Outsourcing Pemprov Terancam Dipangkas

MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran untuk belanja pegawai. Anggaran difokuskan untuk belanja infrastruktur sebesar 30 persen.
Banyak lini yang menjadi imbas dari kebijakan tersebut.
Termasuk ada karyawan kontrak atau outsourcing di Pemprov Sulsel. Dengan anggaran yang minim, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemungkinan besar mengurangi tenaga outsourcing. Mereka yang sebelumnya bekerja di pemerintah sebagai tenaga bantu, bisa menjadi pengangguran.
Salah satunya di Biro Umum.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel Muhammad Hatta mengatakan khusus di Kantor Gubernur sendiri, ada sekira 200 orang tenaga outsourcing. Mereka bertugas untuk membersihkan taman, toilet dan ruangan Gubernur, Wagub ataupun beberapa Kepala OPD.
“Mereka kan dipihak ketigakan. Karena anggaran merosot, tentu mereka juga dikurangi,” kata Hatta.
Ia menyebut anggaran untuk tenaga kontrak tahun ini mencapai Rp7.32 miliar.
Anggaran tersebut masuk dalam belanja rutin. Namun, dengan adanya rasionalisasi yang diterapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Percepatan Pemerintah Daerah (TP2D), itu akan berpengaruh untuk nasib mereka. Di APBD 2019, anggaran biro umum terjun bebas dari Rp80 miliar tahun ini menjadi sekira Rp50 miliar.
“Kita sementara hitung berapa kebutuhan. Dengan adanya pengurangan ini, jelas berpengaruh juga untuk kebersihan nantinya,” tuturnya.
Hatta menilai, situasi ini snagat menyiksa kehidupan tenaga kontrak. Pada saat dibebani dengan kebutuhan hidup yang kian meningkat, mereka justru tidak diberi kesempatan untuk bekerja dengan maksimal. “Kita masih berharap ada postur anggaran yang bisa dialihkan untuk menutupi honor mereka,” tandasnya. (rhm)