Dewan Pertanyakan Anggaran untuk Kopertis

MAMUJU, BKM — Alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk Kopertis, dipertanyakan kalangan anggota DPRD Sulbar. Pasalnya, Provinsi Sulbar tidak memiliki Kopertis.
”Jadi apa alasan Pemprov Sulbar mengalokasikan anggaran untuk membantu Kopertis pada RAPBD Sulbar tahun anggaran 2019. Sedangkan Sulbar tidak punya Kopertis,” kata Rayu dari Fraksi PDIP DPRD Sulbar, kemarin.
Justru yang dipertanyakan Rayu saat ini adalah tidak adanya bantuan untuk orang miskin
yang dialokasikan dalam RAPBD 2019. ”Kami selaku pendukung mengingatkan kepada gubernur Sulbar untuk tidak sampai melanggar pada aturan yang ada. Ranperda BKK tidak terperinci dan bentuk gelondongan. Ini melanggar Permen 32. Kami tidak akan mengakomodir masalah ini. Kami dari Fraksi PDIP sebagai partai pendukung, semata-mata hanya mengingatkan gubernur Sulbar terhadap APBD tahun anggaran 2019,” ujar Ray lantang.
Permasalahan ini perlu diungkapkan, tambah Rayu, agar tidak sampai terjebak dalam permasalahan kalau sampai keluar dari aturan dan mekanisme dalam penganggaran. ”Kami out terhadap pengesahan RAPBD menjadi Perda APBD untuk kebaikan APBD. Ini karena adanya anggaran bentuk gelondongan yang tidak jelas penganggarannya sebesar Rp54 miliar. Juga adanya anggaran untuk Bansos Rp10 miliar dan bantuan pada BUMD sebesar Rp12 miliar. Padahal, ini tidak ada tercantum dalam KUA-PPAS. Ini sebagai koreksi dari kami dan kami yakin gubernur tidak mengetahui masalah ini,” katanya. (ala/mir/c)