TAKALAR, BKM — DPRD Takalar kembali menggelar rapat paripurna penyerahan dua rancangan Peraturan daerah, tentang penyertaan modal ke PDAM Takalar dan Bank Sulselbar Cabang Takalar.
Rapat tersebut digelar dilantai II Gedung DPRD Takalar, Senin siang tadi.
Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Takalar, H Muhammad Jabir Bonto berlangsung alot dan dihujani intruksi dari sejumlah anggota dewan.
Ketua Fraksi Demokrat Takalar, Hasbullah Bali dalam rapat tersebut memilih meninggalkan ruangan rapat paripurna (walk out) lantaran dirinya menilai jadwal rapat pembahasan ranperda tersebut sangat singkat dan membingungkan para anggota Dewan.
Bahkan menurut Legislator Demokrat dua periode itu, rapat penyerahan ranperda terkesan dipaksakan untuk memenuhi sebuah kepentingan golongan.
“Ini adalah agenda rapat paripurna tersingkat yang pernah ada di negeri ini. Kami terpaksa walk out dirapat paripurna, karena ada mekanisme dan proses yang diatur dalam tatib dewan tidak dilaksanakan,” Kata Hasbullah Bali, Senin (10/12/2018).
Hasbullah Bali, yang saat ini diplot sebagai legislator pada Komisi III, sebelum meninggalkan ruangan rapat, dirinya akan lepas tangan, jika penyertaan modal senilai Rp2 miliar ke PDAM Takalar dipaksakan.
“Rapat paripurna tentang penyertaan modal sangat dipaksakan, dimana hari pertama rapat, penyerahan langsung dilakukan. Hari kedua pemandangan umum, hari ketiga pembahasan, hari keempat laporan pansus, Hari ke 5 penetapan. Proses inilah yang kami maksud rapat paripurna penyertaan modal ke pihak PDAM sangat dipaksakan. Nah ketika rapat pembahasan ini berbuntut hukum, kami tidak mau bertanggung jawab,” imbuh Hasbullah.
Diketahui, alotnya jalannya rapat paripurna disebabkan PDAM Takalar akan diberikan tambahan modal sebesar dua miliar dan Bank Sulselbar Cabang Takalar.
Yang disayangkan Hasbullah Bali dalam rapat tersebut, adalah bukannya memproses tiga ranperda yang sebelumnya telah didorong oleh Eksekutif kepihak Legeslatif, sedangkan Ranperda tentang pemekaran kepulauan Tanakeke, perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Pengelolaan aset yang sudah lama diserahkan oleh Pemerintah Daerah terkesan diabaikan.(Ari Irawan)
