Syahrir Karim: ASN tak Netral, Dikendalikan Mesin Parpol

SEJUMLAH pengamat menilai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang sudah tidak terukur. Ditambah banyaknya paslon yang maju didukung anggota keluarganya yang notabennya adalah pejabat publik seperti Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Dinas hingga Camat dan Lurah.
Hal ini dikatakan Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto mengatakan secara umum, gagalnya mendorong netralitas ASN dalam marwahnya di Pilpres dan Pileg nanti dikarenakan faktor teknis dan kultur organisasi yang menjangkiti para ASN.
“Kalau secara teknis, mungkin memang mereka tidak memahami betul batasan-batasan larangan politisasi itu. Tetapi di luar itu, yang paling prinsip sebenarnya adalah karena faktor kultur di organisasi ASN yg belum berubah,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Minggu (9/12).
Lanjutnya bahwa netralitasi ASN juga cukup diragukan dalam pemilihan nanti, yang notabennya ASN juga memiliki banyak kepentingan dalam Pilpres dan Pileg nanti. Belum lagi, surat edaran pemerintah masih menimbulkan multitafsir bagi ASN. ASN tidak lagi menjadi pengawal pesta demokrasi, melainkan menjadi tim suksek paslon.
“Saya termasuk pesimis regulasi tentang larangan berpolitik praktis bagi ASN itu bisa di tegakkan. Surat Edaran Kemenpan RB sebenarnya sudah bisa memberi batasan-batasan. Terlepas dari batasan regulasinya sendiri yang masih multi tafsir. Penyelenggaraan Pilpres tidak akan punya energi yang cukup untuk mengawal itu semua,”tuturnya.
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Syahrir Karim mengaku jika netralitas Birokrasi atau organisasi ASN saat ini tidak dipungkiri terkendali oleh mesin partai. Maka tidak salah jika saat ini netralnya ASN dikendalikan para elit politik sebab pimpinannyapun sudah terlibat mesin parpol.
“Jangan salah, ASN kita tidak netral karena dikendalikan mesin politik, yang paling efektif bekerja elektoral selain partai politik. ASN sudah terbiasa bekerja dengan target-target elektoral. Kalau kepala daerah bekerja politik elektoral, maka ASN sulit untuk tidak terkontaminasi aktivitas politik pimpinannya,”bebernya.
Sekiranya Kemenpan RB dan KASN, yang menuturkan dapat bisa turun langsung atau membentuk tim pencegahan dalam memastikan regulasi netralitas ASN itu berjalan optimal. “Kalau penyelenggara Pilpres yang di serahkan, maka sulit untuk memastikan itu di tengah keterbatasan personil dan tahapan-tahapan Pilpres dan Pileg yang sangat padat,” tutupnya. (ita/rif)