MAROS, BKM — Puluhan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang Maros melakukan aksi mogok kerja dan tidak melayani pasien di poliklinik.
Hal tersebut dilakukan dokter spesialis, karena mereka menganggap buruknya pelayanan kesehatan RSUD Salewangang Maros. Pasalnya RSUD Salewangang telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun belakangan.
Koordinator Lapangan (korlap) dr Chairuddin menuturkan, selama ini kata dia, pelayanan dokter dan tenaga medis selalu menjadi kambing hitam jika pelayanan RSUD dalam sorotan.
Dia menganggap, mereka hanyalah korban dari buruknya managemen dan tata kelola rumah sakit yang tidak profesional, akuntabel dan transparan.
“Upaya kami secara internal untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan tidak mendapat respon yang memadai dari managemen dan stakeholder terkait. Aksi mogok kerja ini merupakan hal berat dan pahit yang harus kami lakukan agar semua kita yang terlibat melakukan pembenahan demi terwujudnya pelayanan kesehatan terbk bagi masyarakat,” ujar dokter spesialis THT ini.
Chaeruddin menjelaskan, buruknya sistem dalam managemen RSUD Salewangang, mencakup kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan rumah sakit, kurangnya transparannya alur pembagian BPJS. Dugaan penyelewengan yang dilakukan managemen dalam hal Pusat Pengendali Pelayani Rumah Sakit (P3RS).
Ia mengungkapkan, penyelewengan yang dilakukan adalah penerimaan jasa untuk managemen rumah sakit sebanyak 10 persen dari total klaim BPJS Kesehatan.
“Managemen rumah sakit juga kurang transparan soal rekap data pasien yang telah terlayani dari rumah sakit terkait status pembayaran baik pending atau belum dibayarkan. Kami juga menganggap P3RS yang dibentuk oleh managemen rumah sakit tidak memiliki aturan. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi SK insentif P3RS JKN dan pelayanan krsehatan lainnya yang diterbitkan Bupati Maros tidak disertai dengan bukti penerimaan jasa. Insentig P3RS yang beredar memperlihatkan daftar nama dan jumlah pembayaran tidak sesuai dengan SK Bupati, dan disinyalit berasal dari penerima klaim BPJS tiap bulannya sebanyak 5 persen dari total klaim,” bebernya. (Askari)
