MAKASSAR, BKM — Sebanyak 15 unit bus rapid transit (BRT), bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk Pemprov Sulsel ternyata masih menganggur dan belum difungsikan.
Bus-bus tersebut hingga saat ini masih terparkir rapi di Kantor Dinas Perhubungan Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan.
Ada beberapa opsi pengelolaan belasan BRT itu. Pertama, diserahkan ke Perusahaan Daerah (Perusda), kedua diberikan ke kabupaten/kota dan opsi terakhir dikelola oleh Perum Damri untuk diintegrasikan ke BRT.
Namun sepertinya pemprov ogah menyerahkan 15 unit BRT tersebut ke Perum Damri karena akan dikelola sendiri.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar mengakui pihak Perusda sudah menyampaikan keinginan untuk mengelolah bus tersebut. Hanya saja, pihaknya masih menunggu penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
“Kita tunggu dulu plat, BPKB dan STNK-nya. Ini butuh anggaran yang besar, bayangkan kalau pengurusan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) itu bisa sampai Rp70 juta. Kalau 15 unit kita butuh sekitar Rp1 miliar lebih,” katanya, saat ditemui di Hotel Claro, Rabu (2/1).
Lebih jauh Ilyas menyebutkan bantuan ini masuk diakhir tahun 2018, setelah proses penyusunan APBD 2019 dilakukan. Karena itu, pihaknya berharap ada kebijakan Gubernur Sulsel untuk anggaran pengurusan BBNKB dan pajak 15 unit bus tersebut.
“Inikan yang adakan pemerintah dan pemakainya juga pemerintah. Kita berharap ada kebijakan Pak Gubernur untuk menangani masalah itu, kalau tidak kita usulkan di APBD Perubahan 2019,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah sangat mendukung pengelolaan 15 bus tersebut diambilalih oleh Perusda. Nantinya, bus ini akan dijadikan Angkutan antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
“Nanti kita sinergikan, seperti apa aturannya. Tapi kita tunggu dulu surat-suratnya dan ini butuh biaya yang harus kita bicarakan lagi. Sekarang kita cari sistemnya, apakah angkutan estafet, dari Makassar ke Maros, terus Pangkep dan seterusnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Penjabat Sementara Dirut Perusda Sulsel, Taufik Fachruddin mengakui pihaknya siap mengelola bus tersebut. Unit transportasi akan menjadi bagian dari Perusda Sulsel yang dalam waktu dekat menjadi perusahaan holding.
“Awalnya kita tidak lirik, tapi inikan untuk kepentingan umum lantaran berkaitan dengan transportasi massal. Kalau ada arahan dari Pak Gubernur, kami siap melaksanakannya,” tutupnya. (rhm)
