Hunian di Sulsel Harus Berbasis Komunitas

MAKASSAR, BKM– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menilai, pengembangan hunian berbasis komunitas menjadi salah satu upaya efektif dalam menyediakan perumahan dengan lebih cepat. Sebab, komunitas merupakan kelompok dengan keterikatan antar anggota yang kuat, sehingga mudah dirangkul.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen DPP REI, Arief Mone mengaku pencapaian REI Sulsel yan tidak terjadi pada tahun sebelumnya menjadi PR tersendiri. Dengan adanya usulan pemerintah pusat, menurut Arief adalah langkah yang bagus mengingat komunitas memiliki latar belakang yang sama atau hampir serupa, sehingga mudah terhitung datanya.
“Kalau saya sih sepakat dengan adanya program ini. Karena memang kita harus akui saat ini dengan pencapai atrget kemarin yang tidak tercapai di Sulsel. Disebabkan memang saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi dengan baik,” ungkapnya saat di temui disela acara bersama Apik, Kamis (24/1).
Ia juga membeberkan bahwa program terbaru ini, target 1 juta rumah bisa tercapai di 2019. Olehnya itu, ia berharap pemerintah bisa melakukan percepatan sosialisasi di komunitas di Sulsel.
“Misal REI Sulsel target pembangunan 20 ribu rumah, 70 persen sebenarnya zonanya disitu. Kalau itu dipercepat, sosialisasinya dipercepat, perbankan dibuatkan mekanisme agar mempermudah pembiayaan, dengan begitu saya rasa hasilnya bisa melebihi target,” jelasnya.
Pendekatan melalui komunitas dibutuhkan untuk mengurangi angka backlog atau penyediaan kebutuhan rumah secara signifikan. Setiap tahunnya, akumulasi backlog mencapai 600 ribu sampai 800 ribu. Selain itu, anyaknya masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap (non-fixed income) juga membutuhkan rumah.
“Justru backlog terbesar berada di zona non-fixed income itu, atau perbankan sebut non bankable, 70 persen sebenarnya ada disitu,. Pemerintah melalui kementerian PUPR harus segera membantu,” katanya.
Lanjutnya, seperti bantuan uang muka yang harus direalisasikan segera karena kendala non bankable secara administrasi menjadi problem bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap. Jika program ini berhasil, ia meyakini target pembangunan rumah yang dicanangkan bisa melebihi dari target yang ditentukan. “Ini yang memang membutuhkan sentuhan pemerintah,” ucapnya. (Ita)