SIDRAP, BKM — Pemkab Sidrap siap membayar Dana Desa (DD) senilai Rp 14 miliyar yang tertunda pembayarannya beberapa waktu lalu.
Rencana pencairan DD mencuat menyusul adanya aksi mogok di 68 desa yang tersebar di 11 kecamatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A) Sidrap, Fatahangi Nurdin, Selasa (12/2) meminta seluruh Kades dan staf supaya kantor desa kembali dibuka dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Apalagi kan dananya sudah proses transfer ke rekening masing-masing desa,” ujarnya.
Sekkab Sidrap, Sudirman Bungi menegaskan, gaji, tunjangan dan biaya operasional sudah final. “Mungkin hari ini ditransfer ke rekening desa. Tapi lebih detail bisa ke BPKD Sidrap,” singkatnya.
Sementara, Kepala BPBD Sidrap, Nasrudin Waris saat dihubungi mengaku DD sedang dalam proses transfer ke rekening desa.
“Ya, ini kami mulai lakukan transfer ke rekening desa setelah dilakukan penandatangan kuitansi pembayaran dari kades,” jelasnya.
Besaran dana yang siap ditransfer sekitar Rp9 Miliar lebih selama enam bulan. Itu gaji, tunjangan. Kemudian ditambah biaya operasional 50 persen sebanyak Rp5 Miliar lebih. Jadi total yang akan dibayarkan dulu Rp14 miliar lebih.
Setelah mogok beberapa waktu, akhirnya ke 68 desa tersebut kembali buka dan memberikan pelayanan sejak, Selasa (12/2). Di Desa Wanio, dan Desa Wanio Timoreng, Desa Corawali Kecamatan Panca Lautang, Desa Sereang, Kecamatan Maritenggae tetap membuka pelayanan.
Kades Wanio Timoreng, Syamsuddin mengaku tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sambil menunggu proses pencairan gaji, tunjangan maupun biaya operasional.
Dia mengatakan, ada tuntutan dari masyarakat untuk dilayani. “Contohnya, tadi baru pukul 07.30 wita, sudah banyak warga datang untuk dilayani,” katanya. (ady/C)
