Pemkab Bulukumba Terima SAKIP Award dengan Predikat B

Makassar, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba menerima predikat B pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Penyerahan SAKIP Award dilakukan Menteri PAN-RB, Syafruddin di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (19/2).
Nilai tersebut meningkat dari tahun 2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan 54,45 atau predikat “CC”. Dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, nilai yang tertinggi didapatkan dalam SAKIP Award tersebut adalah predikat “B”. Adapun Bulukumba mendapatkan predikat “B” bersama dengan Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Sinjai, Bantaeng, Luwu Utara, dan Pinrang.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulukumba, Andi Bau Amal yang menerima penghargaan dari Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan, pencapaian predikat “B” tidak terlepas dari penerapan kegiatan yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi, serta adanya sinkronisasi dan sinergitas semua perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Dirinya berharap kinerja yang sudah baik agar terus ditingkatkan.
Selain itu, lanjut Andi Bau Amal, capaian tersebut berhasil diraih karena adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan.
“Kami juga berharap kinerja pemerintah harus berorientasi hasil, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pintanya.
Pada momentum SAKIP Award tersebut, Menteri PAN-RB, Syafruddin menyerahkan penghargaan untuk 174 Pemda di Wilayah III. Wilayah ini meliputi 12 pemerintah provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut.
Menurut Syafruddin, apabila seluruh daerah telah mencapai SAKIP dengan nilai AA atau nilai tertinggi, maka pada 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar Rp900 triliun. Dirinya juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh pelayanan masyarakat. (rls)