MAKASSAR, BKM — Pembangunan aquapond untuk pengendali banjir di halaman kantor gubernur, Jalan Urip Sumiharjo mulai dikerjakan. Pelaksana kegiatan mulai membangun pagar-pagar untuk pembatas proyek.
Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Andi Dharmawan Bintang, seluruh dokumen pendukung seperti amdal, IMB, dan kontraknya sudah rampung semua.
“Akhir April lalu, sudah dimulai pembangunan fisiknya. Sekarang lagi pemasangan pagar,” ungkap Andi Wawan, Selasa (7/5).
Dia melanjutkan, pelaksana kegiatan juga sudah mulai mengerjakan beton brekes. Namun pengerjaannya dilakukan di luar. Nanti setelah rampung, baru dibawa ke lokasi pembangunan aquapond.
“Itu dicetak diluar, nanti keadaan jadi baru dibawa ke sini. Tinggal dipasang,” jelasnya.
Dia melanjutkan, pekerjaan yang juga cukup mendesak sekarang adalah proses penggalian untuk bak penampungan.
Bak yang mau digali itu ukurannya cukup besar yakni 3,5x8x75 meter. Rencananya, jadwal pembangunan bak penampungan itu selama enam bulan.
Untuk penggalian aquapond tersebut, ada empat hingga lima pohon yang ditebang. Namun, dia memastikan pohon beringin yang sudah lama tumbuh di halaman kantor gubernur yang menjadi lokasi pembangunan aquapond tidak akan terganggu.
Seperti diketahui, Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)
membangun kolam retensi atau aquapond di halaman depan kantor gubernur. Kolam itu sebagai pengendali banjir di depan Kantor Gubernur Sulsel.
Sejak Juli hingga Oktober 2018 ini, dibuatkan detail of desain (DED) yang sudah rampung.
Pengukuran di lokasi tempat pembangunan aquapond juga sudah dilakukan. Juga akan dipasang alat pengukur curah hujan berbasis IT sebanyak dua unit yang harga per unitnya senilai Rp500 juta.
Menurut mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu, jika seluruh tahapan berjalan lancar, diharapkan aquapond ini sudah bisa beroperasi untuk menanggulangi banjir di akhir 2020 mendatang.
Sebelumnya, Ibrahim Jamaluddin, staf ahli JICA Bidang Pengembangan Infrastruktur secara gamblang menjelaskan teknis pembangunan kolam retensi tersebut.
Menurut dia, pembangunan Aquapond ini merupakan ujicoba penggunaan teknologi Jepang untuk penanggulangan banjir. Jepang memberikan dana hibah Rp19,4 miliar difasilitasi oleh JICA dan dieksekusi PT Yamao.
Untuk kepentingan pembangunannya, berbagai tahapan dilaksanakan. Tahun 2016 September hingga Oktober 2017 dilakukan visibility study. Ada sembilan titik di Kota Makassar yang rawan banjir masuk dalam visibility studi sebelum memutuskan depan kantor gubernur menjadi lokasi pembangunan Aquapond itu.
Pembuatan beton pra cetak yang dikerjakan oleh Wika. Selanjutnya, April hingga September 2019, konstruksi kolam retensi tersebut mulai dilaksanakan. Dan setelah rampung, pada Desember 2019 hingga Februari 2020, dilakukan evaluasi kapasitas Aquapond sebelum diserahkan pengelolaannya ke Pemprov Sulsel pada April 2020 mendatang.
Menurut Jamaluddin, karakteristik aquapond ini, sebesar 90 persen ruangannya bisa menampung volume air dari air hujan. Karena sifatnya tertanam di tanah, maka areal diatas aquapond itu bisa digunakan untuk sarana perparkiran ataupun taman. Konstruksinya mampu menahan beban hingga 25 ton.
Aquapond ini dilengkapi dua pompa, yakni pompa yang mengalirkan air dari jalan ke bak tersebut, serta satu unit pompa untuk mengalirkan air dari kolam retensi itu ke saluran drainase yang bermuara ke Sungai Pampang. (rhm)
