OPD Diminta Lakukan Kegiatan Berdasar Program dan Visi Misi

MAMUJU, BKM — Seluruh komisi di DPRD Provinsi Sulbar telah melaksanakan pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) gubernur dan wakil gubernur Sulbar tahun 2018.
Seperti halnya dengan komisi tiga DPRD Sulbar. Dipimpin sekretaris komisi tiga, Ahmad Taufan, pertemuan dilakukan bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Pertemuan ini dihadiri Ketua Komisi tiga DPRD Sulbar, H Sudirman bersama seluruh anggota komisi tiga, masing-masing Andi Mappangara, Wahyuddin, H Muchtar Belo, Sukri Umar, Zadrak Totuan, Risbar Berlian Bachri, Saoda da, Humas DPRD Sulbar, Yuki Permana.
Menurut Ahmad Taufan, pembahasan LKPj gubernur dan wakil gubernur Sulbar sangat penting dipertanggungjawabkan kepada publik. Yakni kepada masyarakat Sulbar. ”Sehingga pelaksanaaan LKPj gubernur Sulbar ini tetap kita bahas bersama antara DPRD dan pihak OPD lingkup Pemprov Sulbar. Para pimpinan OPD diminta memberi penjelasan terhadap sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah anggota DPRD Sulbar mengharapkan kepada seluruh OPD yang ada dilingkup Pemprov Sulbar dapat melaksanakan kegiatannya dengan berdasar program dan visi misi gubernur dan wakil gubernur Sulbar yang memiliki dasar disepakati bersama terhadap pro pada mayarakat sesuai hasil dari program yang diusulkan berdasar kepada masyarakat Sulbar dengan melalui Musrenbang dan sesuai kesepakatan yang disahkan di DPRD Sulbar dengan berdasar pada komitmen yang ada pada DPA,” ungkap para anggota komisi tiga dalam pertemuan itu.
Dalam rapat itu, beberapa mitra komisi tiga seperti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Bappeda, serta dinas energi dan sumber daya mineral yang telah mengikuti pembahasan tersebut untuk menjelaskan program yang telah dilaksanakan para OPD tersebut.
Komisi tiga juga meminta Pemerintah Provinsi Sulbar untuk tetap melakukan komitmen dalam program yang sesuai komitmen terhadap masyarakat Sulbar. Mereka pun memberi ultimatum kepada seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar perlu ada kejelasan dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan pada LKPj gubernur tahun 2018. (ala/mir/c)