Mahasiswi Asal Tanakeke Terancam Putus Kuliah

TAKALAR, BKM — Dua pelajar SMA Negeri 10 Takalar tepatnya dari Pulau Tanakeke, masing-masing Rampe dan Risma yang mendapat kepercayaan menimba ilmu di Universitas Aisyiyah (Unisyah) Yogyakarta, terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk uang makan, pemondokan, serta biaya pembayaran kuliah kepada pihak Universitas Aisyiyah.
Rampe dan Risma meninggalkan Pulau Tanakeke untuk menuntut ilmu jurusan kebidanan Universitas Aisyiyah berdasarkan lahirnya Memorandum of understanding (MoU) anatara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan pihak Universitas Aisyayah Yogyakarta pada Agustus 2016 lalu.
Di tengah keterbatasan hidup kedua orangtua mahasiswa tersebut dan putusnya aliran bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Takalar sejak APBD Perubahan 2017 ke pihak Universitas Aisyiyah. Rampe memilih berhenti kuliah dan kembali ke Pulau Tanakeke. Sedangkan Risma masih bertahan melanjutkan kuliah berkat bantuan donasi warga Pulau Tanakeke.
”Rampe sekarang sudah pulang kampung dan memutuskan berhenti kuliah. Sedangkan Risma hingga saat ini masih bertahan melanjutkan studi sambil menunggu uluran tangan warga pulau yang kini tengah mengumpulkan donasi untuk kelanjutan pendidikannya,” kata Rahmatia, mantan guru Risma dan Rampe di SMA Negeri 10 Takalar, Selasa (21/5).
Guru Rahmatia mengatakan, dirinya terlibat dan ikut bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan Risma di Yogyakarta karena dirinya yang mendorong kedua pelajar tersebut kepihak Universitas Aisyiyah.
”Sangat disayangkan kalau Risma juga gagal menyelesaikan studi Diploma tiganya (D3). Karena sisa satu semester Risma sudah selesai,” kata Rahmatiah.
Rahmatia lebih jauh mengungkapkan, terhentinya bantuan dana untuk Rampe dan Risma lantaran adanya miskomunikasi antara pihak Universitas Aisyiyah dengan Pemkab Takalar pasca H Burhanuddin Baharuddin berakhir masa jabatannya.
”Bantuan dana ditahun pertama pasca MoU lahir tahun 2017 lancar. Karena ada pergantian bupati tahun 2018, aliran dana bantuan terhenti. Karena MoU tidak lagi ditindaklanjuti Pemkab Takalar hingga saat ini,” tandas Rahmatia. (ira/mir/c)