LUTIM, BKM — Kejati Sulsel menggelar sosialisasi peran Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBB) di Kabupaten Luwu Timur, di Gedung Wanita Simpurusiang Malili, Selasa (18/6).
Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengungkapkan sosialisasi ini sejalan dengan komitmen Pemkab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
Komitmen itu diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan dan lembaga teknis lainnya seperti BPK dan BPKP baik pendampingan maupun peningkatan SDM Aparatur.
“Alhamdulilah, komitmen itu telah membuahkan hasil positif dan Pemerintah daerah berhasil meraih opini WTP selama 7 tahun. Bahkan Luwu Timur juga merupakan satu dari 9 daerah di Indonesia yang meraih sertifikat level 3 Kapabilitas APIP dari BPKP,” tambahnya.
Sosialisasi peran APH dan APIP ini bukan hanya berdimensi strategis bagi tegaknya peraturan Perundang-Undangan namun juga sebagai wadah untuk mengkaji dan meningkatkan kinerja Pemerintah daerah.
Asisten Pengawasan Kajati Sulsel, Wito SH, M.Hum mengatakan, ego sektoral harus bisa ditepis dengan membangun kerjasama dan sinergitas setiap sektor. Ia juga meminta agar APH mengkonsultasikan terlebih dahulu ke APIP apabila ada aduan atau laporan (dugaan korupsi) dari masyarakat. (rls)
Husler Buka Sosialisasi Peran APH
×
