LUTIM, BKM — Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good governance.
Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan good governance, tepat untuk memperhatikan masalah akuntabilitas.
Bupati Luwu Timur, H Muh Thorig Husler pada rapat paripurna DPRD atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 di ruang rapat Banggar DPRD, Selasa (30/7) mengatakan akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dilakukan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
“Manajemen organisasi dapat dikatakan akuntabel apabila pelaksanaannya telah menentukan tujuan yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, menerapkan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi secara efektif dan efisien,” jelas Husler.
Secara umum, target pendapatan yang ditetapkan pada APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.493.024.683.089,90 dan terealisasi sebesar Rp. 1.466.152.959.823,12 atau setara dengan 98,20 persen. Sementara target belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.594.487.428.669,95 dengan realisasi Rp. 1.520.109.440.833,57 atau setara dengan 95,34 persen.
Untuk pembiayaan tahun 2018, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp. 104.962.745.580,05 dapat direalisasikan sebesar Rp 104.961.418.960,15 atau 99,99 persen dan pengeluaran pembiayaan, untuk tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 3.500.000.000,00 dan terealisasi 100 persen.
Berdasarkan gambaran realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas, maka diperoleh SILPA tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 47.504.937.949,70.
(rls)
Husler Hadiri Pertanggungjawaban APBD
×
