Perhutanan Sosial Jadi Pilot Project

BULUKUMBA, BKM — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI menetapkan Kabupaten Bulukumba sebagai lokasi program Perhutanan Sosial Nusantara “Jelajah Pesona Bulukumba”.
Program dibuat untuk mendorong percepatan dampak ekonomi perhutanan sosial dimana Kementerian LHK menciptakan inovasi Pelayanan Online untuk Percepatan Ijin dan proses Kolaborasi Kreasi (Ko-Kreasi) untuk menciptakan sinergi antara pembangunan daerah dan perhutanan sosial.
”Kabupaten Bulukumba terpilih menjadi lokasi pertama melaksanakan pendekatan Tata Kelola Perhutanan Sosial 4.0. Tata Kelola ini adalah pelayanan berbasis internet untuk percepatan ijin akses legal perhutanan sosial untuk mendukung penguatan produk-produk lokal,”ujar Tuti Herawati dari Kementerian KLHK saat audiens dengan Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali di Kantor Bupati, Senin (5/8).
Tuti menambahkan program pertama di Indonesia bertujuan memastikan akses legal Perhutanan Sosial pada kawasan hutan bisa selesai dalam jangka waktu 22 hari.
”Inti dari program Perhutanan Sosial yakni memberikan akses lahan kepada masyarakat yang berada sekitar hutan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang kembali,” jelasnya.
Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali merespon program yang ditawarkan KLHK. Meski sektor kehutanan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi tapi iaberharap program Perhutanan Sosial menjadi solusi untuk memberikan dampak peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan. (min/C)