MAKASSAR, BKM — Nurdin Abdullah berjanji akan melakukan rotasi pejabat eselon II usai peringatan HUT ke-74 RI, 17 Agustus. Dia memberi bocoran, sejumlah pejabat lama akan mengalami pergeseran. Langkah itu diambil untuk memaksimalkan kerja-kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rotasi ini nantinya juga akan mengisi sejumlah jabatan yang lowong dan saat ini dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt).
Namun, sebelum melakukan rotasi, sesuai aturan, Pemprov Sulsel harus melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani mengaku, menunggu arahan pimpinan untuk melaporkan rencana rotasi itu ke KASN. Jika sudah ada pemberitahuan, barulah proses rotasi dilakukan untuk beberapa posisi.
Soal posisi apa yang akan berganti, Abdul Hayat tak mau berkomentar banyak. Kata dia, itu kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) yakni Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Semua bergantung gubernur.
“Paling lambat Senin depan rencananya ke Jakarta untuk minta rekomendasi. Jangan sampai seperti pelantikannya Pak Danny (eks wali kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto,” tuturnya, Kamis (15/8).
Soal rencana rotasi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun Said membenarkannya.
“Iya. Ini sementara kami proses,” ungkapnya singkat.
Namun, soal pejabat-pejabat yang akan mengalami pergeseran, Asri belum bisa memberi penjelasan karena masih menunggu instruksi dari gubernur.
Rencananya, usai melaksanakan rotasi, jabatan kosong yang masih tersisa akan segera dilelang untuk mendapatkan pejabat yang definitif.
Informasi yang berkembang, sejumlah pejabat yang bakal digeser seperti
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Ilham A Gazaling, dan Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman.
Sementara jabatan yang akan dikosongkan untuk dilelang adalah Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektur Inspektorat. (rhm)
