PASANGKAYU, BKM — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat membentuk panitia khusus (Pansus) Ketenagakerjaan. Pansus ini pun menyambangi kantor Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Industri Kabupaten Pasangkayu, Rabu (14/8).
Rombongan diterima Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu, Muhammad Saal didampingi Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Industri Kabupaten Pasangkayu,Masri. Ketua Pansus, Sukri, menyampaikan, Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah cukup besar kegiatan perusahaan produksi.
Ia meminta masukan terkait ketenagakerjaan dan kendala pengawasan ketenagakerjaan, dan status dari perusahaan-perusahaan yang ada. Perwakilan dari serikat buruh mengharapkan pengawasan implementasi outsourcing di perusahaan. Kuatir disalahgunakan dan cenderung menjadi sistem perbudakan modern. Modus pemagangan menjadi cara mendapatkan upah buruh murah.
Perwakilan buruh juga menolak revisi UU Nomor 13 tahun 2003, dengan kekuatiran proses PHK yang mudah tanpa pesangon, serta legalisasi outsourcing yang semakin meluas. Memberi ruang pada penerapan upah sektoral yang akan tetap menjamin UMKM dapat tumbuh dengan upah rasional, serta menghindarkan korporasi besar lepas dari tanggung jawab.
Pansus Ketenagakerjaan DPRD Sulbar terdiri dari Sukri Umar sebagai Ketua Pansus dan anggota Pansus lainnya, yaitu Syamsul Samad, Abd Latif Abbas, Mukhtar Belo, Muh Yamin, Tomy, staf ahli DPRD Sulbar, serta anggota Pansus lainnya. (ala/mir/c)
Serikat Buruh Harap Pengawasan Implementasi Outsourcing
×
