MAKASSAR, BKM–Pemerintah kabupaten Pangkep belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait anggaran untuk persiapan pelaksanaan pemilihan bupati (Pilbup) yang akan dihelat September 2020 tahun depan.
Padahal, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan perpanjangan waktu untuk daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD.
Tak hanya itu, Pemkab pangkep belum memberikan penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Kamai masih menunggu sikap Pemda,”ujar ketua KPU Pangkep, Burhan.
Bahkan kata dia Pemda saat ini tidak lagi melakukan pemanggilan. Apakah akan diberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk Pilbup 2020 mendatang. “Belum ada undangan,” singkatnya.
Diketahui KPU Pangkep telah mengajukan anggaran sebesar Rp 34 miliar, namun Pemkab Pangkep saat ini hanya memiliki kesanggupan Rp 20 miliar. Tak hanya itu, Bawaslu Pangkep juga dikabarkan membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,9 miliar. (rif)
Pemkab Pangkep Belum teken NPHD
×
