MAKASSAR, BKM — Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel mengeluhkan usulan anggaran 2020 yang dipangkas habis-habisan.
Dari Pagu anggaran sementara, ada OPD yang diberi anggaran di bawah Rp1 miliar, padahal beban kerjanya lumayan besar.
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sejumlah OPD anggarannya terjun bebas. Seperti Biro Pemerintahan hanya Rp700 juta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Rp958 juta, Biro Hukum dan HAM Rp904 juta. Ada pula Disnaker Rp1,7 miliar, Disdukcapil Rp1,8 miliar, dan BPBD Rp1,4 miliar.
Sementara, OPD yang ditambah anggarannya ada di Dinas Pendidikan Rp677 miliar, Sekretariat DPRD Rp220 miliar, Dispora Rp201 miliar, dan Biro Umum Rp107 miliar.
Sekretaris Bappeda Sulsel, Muhammad Saleh, mengatakan, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Pemangkasan anggaran memang atas instruksi pimpinan. OPD yang tidak memiliki program strategis hanya diberi anggaran rutin.
“TAPD tidak asal memangkas. Pak Gubernur menginstruksikan untuk OPD yang tidak punya program strategis hanya akan diberi anggaran belanja rutin,” kata Saleh.
Ia menambahkan, tahun ini Pemprov masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Makanya, anggaran lebih banyak dialihkan ke OPD yang langsung menangani masalah proyek. Seperti dinas Bina Marga. Begitupun dengan Dinas Perindustrian dan Pertanian. Mereka keciprat anggaran yang lebih besar. “Kami sudah sampaikan semuanya ke OPD soal program prioritas. Tahun ini masih fokus ke infrastruktur,” tambahnya.
Namun, kata Saleh, ini masih dalam pembahasan. Masih bisa berubah pada pembahasan anggaran nantinya di DPRD. “Ini masih dinamis, tapi untuk berubah (dinaikkan anggarannya) saya rasa sulit,” kata Saleh.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengaku, menunggu gebrakan para OPD. Mereka yang memiliki program, akan mendapat anggaran besar untuk Belanja Langsung pada APBD 2020. Sebaliknya, jika tak ada program yang sejalan dengan prioritasnya, jatah anggaran hanya untuk kegiatan rutin saja.
Nurdin Abdullah mengatakan, banyak anggaran yang terbuang percuma yang harus menjadi Silpa. Totalnya mencapai Rp300 miliar lebih belum terserap lantaran program yang tidak terealisasi. Kebanyakan, kata dia, OPD menganganggarkan berdasarkan keinginan. Bukan kebutuhan.
“Makanya untuk awal, kami beri dulu anggaran rutin maksimal. OPD yang tidak punya program strategis tidak dapat uang. Coba kalau perencanaan kita sesuai kebutuhan, pasti habis anggarannya,” ungkapnya.
Sementara pemangkasan anggaran pada APBD Perubahan dilakukan, untuk menutupi tunggakan dana bagi hasil yang menumpuk.
“Kalau bisa selesai 2020 mendatang, kita bisa lebih lenggang dalam menggunakan anggaran,” tambahnya.
Dia juga menekankan agar OPD agar pada penyusunan anggaran perubahan ini untuk lebih memperhatikan persoalan waktu. Sehingga perencanaan program dapat lebih tepat sasaran.
“Kita betul-betul merencanakan
sesuatu yang lebih realistis. Karena bagaimana pun juga, kita tentu akan memprioritaskan program yang memang menjadi kebutuhan rakyat yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama,” harapnya. (rhm)
