Penyerapan Bantuan Keuangan Daerah Masih 32,98 Persen

MAKASSAR, BKM – Mulai tahun 2019, Pemprov Sulsel mengucurkan anggaran bantuan keuangan ke daerah dengan nilai yang cukup fantastis. Total bantuan keuangan yang diserahkan tahun ini sebesar Rp374,2 miliar. Namun, angka itu baru mengakomodir 15 kabupaten/kota.
Data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, daerah penerima bantuan keuangan terbesar tahun ini adalah Kota Parepare sebesar Rp75 miliar, disusul Kabupaten Wajo sebesar Rp72,2 miliar. Kemudian Bone Rp46,5 miliar, Tana Toraja Rp30 miliar, Bulukumba Rp29 miliar, Toraja Utara Rp23,2 miliar.
Selanjutnya Kabupaten Luwu Utara Rp20,2 miliar, Bantaeng Rp20 miliar, Selayar Rp15 miliar, Soppeng Rp12,78 miliar, Jeneponto Rp10 miliar, Enrekang Rp7 miliar, Barru Rp6 miliar, Sidrap Rp4,32 miliar, dan yang terendah adalah Kabupaten Maros sebesar Rp3 miliar.
Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.
Namun sayang, menjelang akhir tahun anggaran 2019 ini, penyerapannya masih sangat rendah. Itu terungkap saat
Rapat Koordinasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Senin (11/11) yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.
Dari rapat tersebut terungkap bahwa hingga triwulan III, penyerapan anggaran baru sekitar 32,98 persen.
Sejumlah persoalan menjadi alasan sehingga penyerapan anggaran rendah.
Di Kabupaten Maros misalnya, bantuan keuangan daerah yang diberikan terancam ditarikan kembali ke Pemprov Sulsel. Pasal hingga saat ini, belum ada kegiatan fisik sama sekali.
Saat Wagub Andi Sudirman Sulaiman melakukan konfirmasi, alasannya karena persoalan adminstrasi. Pemprov sejak awal mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar. Namun SK Gubernur Sulsel yang terbit, ternyata besaran yang diberikan untuk Maros sebesar Rp6 miliar. Kabupaten Maros pun melakukan proses tender dengan alokasi anggaran tersebut. Ternyata, ada surat dari Pemprov Sulsel menyusul yang mengoreksi besaran bantuan menjadi Rp3 miliar.
“Padahal sudah dilakukan tender untuk saluran irigasi besarannya Rp6 miliar,” ungkap perwakilan dari Maros.
Wagub Andi Sudirman Sulaiman berdalih jika SK pertama yang dikirim salah ketik (typo).
“Jadi SK yang pertama itu salah ketik. Typo. Sehingga dikoreksi. Karena kan dari awal kita sudah sebutkan jika bantuan yang akan diberikan sebesar Rp3 miliar,” ungkapnya.
Kasus di Kabupaten Barru lain lagi. Bantuan keuangan daerah dari Pemprov Sulsel difokuskan untuk membuka akses jalan di daerah yang terisolir. Namun dua kali pengumuman lelang, tidak ada peminat karena aksesnya susah dijangkau.
Sementara di Kabupaten Toraja Utara, yang fokus untuk pembangunan pedestrian, anggaran yang terserap baru sebesar Rp750 juta. Tahapannya masih sebatas lelang jasa konsultan.
Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyangkan kondisi yang terjadi di kabupaten/kota.
Namun, walaupun banyak daerah yang belum menyerap dana bantuan keuangan daerah tersebut secara maksimal, Pemprov Sulsel tidak kapok untuk tetap mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Malah, kata Andi Sudirman, tahun depan, anggarannya akan dinaikkan dari Rp374,2 miliar, menjadi Rp500 miliar.
Untuk daerah yang penyerapannya rendah, Pemprov Sulsel masih tetap berbesar hati menyalurkan bantuannya.
Namun kata Andi Sudirman, pengawasannya akan lebih ketat di 2020 mendatang. Pemprov akan melibatkan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk memonitoring penggunaan anggarannya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Djunaidi mengatakan pada prinsipnya penyerapan anggaran dianggap on progress. Apalagi bantuan keuangan ke kabupaten/Kota ada masuk di APBD perubahan sehingga pelaksanaannya agak lambat sedikit.
“Namun secara teknis para kepala dinas lingkup PU dari 15 kabupaten/kota yang menerima keuangan itu merasa optimis Desember nanti bisa terserap 100 persen,” ungkap Djunaidi. (rhm)