MAMUJU, BKM — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, menggelar seminar peningkatan kompetensi wartawan dan Humas pemerintah.
Seminar yang berlangsung di Hotel d’Maleo Mamuju, Kamis (14/11), dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris. Seminar ini turut dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Provinsi Sulbar, Abd Waris, Ketua KIP Sulbar, Rahmad, dan Ketua Ombudsman Sulbar, Lukman Umar.
Sekprov Sulbar, Muh Idris, mengatakan, pers harus meningkatkan perannya dalam program pembangunan. Juga terhadap komoditas perkebunan kelapa sawit yang ada di Sulbar.
”Selain memberikan pengetahuan dalam peran persawitan di Indonesia, juga yang ada di Sulbar ini. Untuk itu kita harapkan jangan hanya pada saat ini saja. Tetapi kita harapkan peran ini terus ditindaklanjuti. Kalau bisa setiap tahunnya itu minimal ada dua sampai tiga kali diadakan PWI dan pihak perusahaan,” ungkap Muh Idris.
Sekprov juga mengharapkan untuk tidak ada imej dalam membandingkan pada daerah yang sudah lama membangun. Namun tingkatkanlah peran dalam membangun. ”Perusahaan kelapa sawit berperan terhadap peningkatan peranan pers di Sulbar. Termasuk peran dalam kompetensi perilaku, juga harus dilatih. Dan ini harus dilakukan. Jangan hanya kompetensi formal. Contohnya peran kejujuran terhadap peran pers. Ini juga harus memberikan sajian berita yang benar. Juga mampu membangun pada daerah yang malaqbi. Dan ini berbicara pada tatanan nilai-nilai manusia yang baik,” terangnya.
Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang pada GAPKI Pusat, Edy Martono dalam pemaparannya tetang asal mulanya dalam berperan membuka kebun sawit di Budong-budong tahun 1991. Peran perusahaan sangat membantu membuka akses jalan di Budong-budong.
”Pada tahun 1993 pihak perusahaan membuka lahan kebun sawit di Pasangkayu. Medannya berat dalam membuka persawitan. Saksi pembukaan sawit di Pasangkayu adalah Ambo Djiwa. Dan saat ini masih ada anaknya yang jadi Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa dan juga Yaumil. Itulah yang jadi saksi. Dan untuk Budong-budong ada pak Haji Aras yang saat ini masih menjabat bupati Mamuju Tengah. Itulah juga sebagai saksi hidup. Mustahil kelapa sawit ini bisa berkembang tanpa adanya investor,” beber Edi Martono.
Sementara itu, Prof Laode Asrul dari Fakultas Pertanian Unhas Makassar, menyampaikan, yang jadi permasalahan di tengah masyarakat petani sawit adalah adanya bibit palsu. Sehingga kualitas buah sawit itu rendah.
”Akibat bibit palsu Ini, juga sangat merugikan masyarakat petani. Karena yang ditunggu-tunggu lama tidak berbuah. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas maka harus didukung dengan bibit yang berkualitas juga,” paparnya.
Ikhsan dari PWI Pusat, menyampaikan, peran pers sangatlah penting dalam kompetensinya menyajikan informasi. Utamanya peran dalam memberikan informasi tentang perkembangan perekonomian terhadap peranan perkebunan kelapa sawit.
”Saat ini perusahaan sawit sangat membutuhkan peran media dalam menyampaikan informasi terhadap peran persawitan, utamanya di Sulbar,” tandasnya.
Helmi Muansa selaku Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di bawah Kementerian Keuangan RI menjabarkan pada program terkait dengan riset. ”Pada tahun 2018 kita melakukan riset. Sekitar 20 persen persawitan ini mampu menekan terhadap ekonomi internasional pada Indonesia,” ungkap Helmi Muansa. (ala/mir/c)
