Pemprov Gelontorkan Rp100 Juta Cegah Stunting

MAKASSAR, BKM — Provinsi Sulsel urutan kelima di Indonesia dalam persoalan stunting. Menyikapi persoalan tersebut, melalui Tim Penggerak PKK, berbagai upaya dilakukan untuk menekan bahkan menghilangkan stunting dari provinsi ini.
Diantaranya dalam bentuk kampanye, sosialisasi, dan menurunkan kader-kader hingga ke desa/kelurahan.
Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Liestiaty F Nurdin, mengatakan, Pemprov Sulsel menggelontorkan anggaran sebesar Rp100 juta untuk setiap kabupaten/kota untuk membantu pemerintah mencegah stunting.
“Kita tahu, stunting itu tidak kita inginkan. Kita harus terus menerus melakukan edukasi, tidak boleh berhenti karena Sulsel termasuk lima besar di Indonesia dengan angla stunting terbesar,” ungkap Lies di sela-sela kegiatan Gerakan Edukasi Makan Ikan Cegah Stunting, Kamis (21/11) di Baruga Kr Pattingalloang.
Dia menjelaskan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya dan badannya cenderung pendek.
Dia melanjutkan, Sulsel dengan berbagai sumber makanan yang variatif, banyak ikan, ayam, telur, susu, daging, dan lainnya, seharusnya tidak masuk dalam kategori provinsi dengan jumlah penderita stunting yang besar.
“Jadi sebagai orang Sulsel, kita harus malu, kok bisa angka stuntingnya tinggi,” jelas Lies.
Lebih jauh dia mengemukakan, stunting tidak hanya terjadi pada anak dari kalangan menengah ke bawah, tapi juga di kalangan atas.
“Biasanya ada ibu-ibu yang berprinsip yang penting kenyang. Tidak berpikir gizi yang seimbang. Jadi mari kita buka wawasan untuk menciptakan generasi sehat dan unggul ke depan,” tambahnya.
Terkait Gerakan Edukasi Makan Ikan Cegah Stunting, Lies mengatakan kegiatan ini sangat perlu. Karena ikan kandungan gizi yang sangat tinggi. Terutama protein dan zat besi.
Kecendurangannya, banyak anak malas makan ikan. Apalagi jika sudah akrab dengan makanan instan.
“Makanya melalui kegiatan ini, kita kampanyekan gerakan makan ikan,” tambahnya.
Namun, dia menyaku cukup kecewa kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang diundang dalam kegiatan kampanye makan ikan, banyak yang tidak hadir.
Kursi-kursi yang disiapkan untuk OPD terkait kosong. Di awal kegiatan, tak satupun Kepala OPD yang hadir. Hanya ada dua kursi yang terisi. Itupun oleh perwakilan. Nanti setelah acara berlangsung, hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Hasan Sijaya.
“Jadi tolong difoto (kursi yang kosong), nanti saya tegur kepala dinasnya. Ini harus jadi perhatian. Setidaknya ada dari perwakilan instansi terkait,” tambahnya.
Dia menambahkan, keterlibatan OPD dalam menangani stunting sebagai persoalan serius, bukan semata-mata hanya dukungan dana, namun juga moril.
“Saya tidak minta kepala dinas wajib hadir karena mungkin punya kegiatan atau urusan lain. Tapi harus ada perwakilan dari mereka di sini,” tekannya.
Diapun menyebutkan nama-nama OPD yang punya keterkaitan dalam pencegahan stunting diantaranya Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, dan lainnya.
Pada kesempatan itu, Lies F Nurdin makan siang bersama ratusan anak PAUD dengan menu utama aneka olahan ikan. (rhm)