Deviden Rendah Perusda Agribisnis Tetap Disuntik Rp10,4 M

MAKASSAR, BKM — Hampir setiap tahun, saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran yang diusulkan Perusahaan Daerah (Perusda) Sulsel selalu mendapat sorotan dari DPRD Sulsel. Termasuk bidang-bidang usaha yang dilakukan.
Sorotan kembali diberikan kepada Perusda Sulsel saat pembahasan APBD 2020. Kali ini, Perusda Agribisnis yang bikin Banggar meradang. Suntikan dana tiap tahunnya ternyata tidak membuat perusda ini produktif.
Perusda yang berdiri sejak tahun 2003 ini disorot oleh anggota DPRD, Sri Rahmi.
Ia menanyakan soal kontribusi Perusda ke Pemprov yang nihil. Sejak berdiri hampir 16 tahun lamanya, hanya Rp90,7 juta deviden yang disetor ke kas daerah. Padahal, penyertaan modalnya hingga Oktober sekitar Rp10,4 miliar. “Ini berarti Pemprov cuma dapat deviden 0,86 persen dari investasinya Rp10 miliar selama 16 tahun. Perusahaan seperti apa ini?,” ujar Sri Rahmi pada pembahasan RAPBD 2020 di Komisi C, Rabu (27/11).
Ia mengatakan perusda agribisnis sedang sakit. Penyertaan modal selalu digelontorkan tanpa imbalan yang setimpal. Padahal Perusda ini harusnya bisa lebih maksimal, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya fokus ke rumput laut. “Sama sekali tidak sehat. Belum lagi jenis usaha dari perusda ini tidak jelas. Masa namanya perusda agribisnis tapi yang diurus hanya rumput laut? Padahal, potensi agro kita di Sulsel sangat besar kalau mau dikelola serius,” tambahnya.
Legislator PKS itupun meminta kepada Dirut perusda agribisnis agar menyerahkan hasil audit kantor akuntan publik. Demikian juga dengan perda yang mendasari pendirian perusda ini. Dari perda itu, informasi soal core bisnis perusda tersebut bisa diketahui. “Apakah dia dirikan hanya untuk ngurus rumput laut? Dan apakah model usahanya seperti lembaga permodalan atau revolving fund atau seperti apa?,” bebernya. Komisi C, kata Sri pekan depan akan mengagendakan rapat khusus dengan perusda untuk membahas ini.
Direktur utama perusda agribisnis, Soeprapto Budisantoso berdalih unit usaha saat ini memang hanya fokus pada jual beli rumput laut. Pihaknya menyewa dua fasilitas gudang di kawasan Parangloe untuk bisnis rumput laut. Bahan bakunya diperoleh dari Takalar, Palopo dan sentra rumput laut lain. Sayangnya, memang tidak maksimal.
“Jadi rumput laut petani kualitas rendah diolah menjadi kualitas ekspor. Saat ini kapasitas produksinya baru separuh dari target 10 ton per hari,” kata Soeprapto.
Namun, ia bilang perusda agribisnis terakhir mendapat suntikan modal sebanyak Rp7 miliar dari APBD pada tahun 2017. Soeprapto bilang dana itu digunakan salah satunya untuk pengembangan bisnis rumput laut tadi. “Memang beda dengan Perusda umum yang menyetor dividen karena mengelola aset. Perusda Agribisnis baru tahap pengembangan,” terangnya.
Pihaknya juga sementara menjajaki kerjasama penambahan unit usaha dengan Dinas Perkebunan. Ada lahan kelapa sawit di Luwu Utara seluas 500 hektar yang disasar. Ia menargetkan keuangan perusahaan akan berkinerja baik di tahun 2020. Mereka sudah bisa menyumbang PAD. “Tetapi baru rencana dijajaki,” katanya.
Kepala Biro Perekonomian Erna Since Lamba mengakui perusda agribisnis hingga saat ini memang belum efektif. Bahkan selalu jadi temuan BPK tiap tahunnya. “Belum. Kita berencana topang dengan kerja sama di bidang lainnya seperti kelapa sawit. Tapi belum disepakati,” bebernya. (rhm)