MAKASSAR, BKM–Rencananya, awal bulan depan, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan berencana akan kembali melakukan penyegelan perusahaan ekspedisi yang melanggar peraturan.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir. Hanya saja, kata mantan Camat Tamalanrea ini, SK penutupan gudang tak bisa secara kolektif. Satu objek, satu SK penutupan agar memenuhi legal standing. Hal ini karena satu objek belum tentu sama dengan objek yang lain.
“Ada yang punya izin tapi mati mi, ada yang punya izin tapi izin kantor administrasi. Jadi makanya tidak boleh kita hantam rata,” paparnya.
Yasir juga mengatakan, jika penyegelan tak bisa dilakukan satu-satu setelah SK selesai satu persatu. Ia menjelaskan harus mengu.pulkan beberapa terlebih dahulu baru lah dilakukan penyegelan.
Besarnya biaya operasional dalam penyegelan gudang menjadi alasan tidak akan dilakukan secara bertahap lagi. Jadi untuk penyegelan selanjutnya, akan dilakukan bersamaan beberapa gudang sekaligus.
“Itu kalau kita sekali jalan menyegel, besar sekali biayanya. Jadi buang-buang anggaran kita kalau ta sedikit-sedikit. Nanti lah sekali banyak,” kata Yasir.
Walaupun begitu, Yasir juga tak bisa menjanjikan semua gudang di Makassar langsung disegelnya. Butuh proses yang cukup panjang baginya untuk bisa menyelesaikan penyegelan seluruhnya.
“Di Tallo saja itu ada 100 gudang ekspedisi. Dan tidak mungkin saya langsung tutup semua. Butuh proses,” tambahnya.
Yasir mengatakan, bulan depan, pihaknya bakal melakukan penerbitan gudang kembali di Kecamatan Tallo. Terkait dengan jumlah gudang, ia menyebut 15-20 gudang.
Saat ini, penutupan gudang dalam kota menjadi pekerjaan rutin Dinas Perdagangan. Sehingga setelah selesai SK penutupan gudang maka pihaknya melangkah lagi ke gudang yang lain
“Kemarin kan kami berikan surat teguran yang ketiga, tapi tidak diindahkan. Sehingga kami konsep surat keputusan wali kota dalam rangka penutupan itu,” cetusnya.
Bila ditemukan aktivitas pada gudang yang sudah ditutup, Yasir menegaskan bahwa hal itu sudah masuk pengawasan Satpol-PP lantaran itu penegakan Perda.
Sebelumnya, saat penertiban gudang terjadi perlawanan dari pihak ekspedisi. Menanggapi itu, ia berharap, ke depan sudah tidak ada perlawanan karena apa yang menjadi tuntutan mereka soal pilih kasih dan bahwa gudang yang lebih besar tak tersentuh itu tak berdasar.
Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, merespons dan mendorong Pemerintah Kora Makassar untuk terus melakukan penertiban gudang di dalam kota yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Operasi penertiban gudang dalam kota yang baru-baru ini digelar Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar bersama tim penertiban, harus berkelanjutan. Jangan setengah-setengah, apalagi menyangkut kenyamanan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Makassar melalui Komisi Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi, HM Yunus, mengatakan, giat Disdag Kota Makassar bersama timnya melakukan penertiban aktivitas gudang dalam kota harus berjalan dan terus berlanjut. Sebab aktivitas gudang dalam kota sangat meresahkan masyarakat dan menjadi persoalan lama.
“Baru-baru ini, kami di komisi sudah memanggil pejabat Disdag Kota Makassar. Kami gelar rapat dan pada rapat itu pihak Disdag Kota Makassar berjanji terus berjalan melakukan penertiban. Kalau tidak berlanjut itukan menjadi pertanyaan besar, ada apa? Jadi ditunggu saja kapan mulai lagi,” tegas Yunus, Kamis (28/11).
Tidak dapat disembunyikan, Yunus melihat pejabat dari Disdag Kota Makassar tidak cekatan di dalam bekerja. Cenderungnya lebih banyak berwacana program, teori dari pada bergerak langsung di lapangan.
Seharusnya tambah Yunus, Pj Wali Kota Makassar evaluasi kinerja pejabat OPD. Mereka yang tidak maksimal bekerja harus dimutasi dengan figur yang memiliki semangat bekerja untuk kemajuan kota lebih baik dan kenyamanan seluruh masyarakat.
“Saya pesimis sebenarnya dengan penertiban gudang dalam kota. Karena melihat siapa yang di Disdag Kota Makassar itu hanya bisa berjanji dan berwacana. Tapi gerakannya seperti diharapkan masyarakat nihil. Kami ini kan cuman menyampaikan aspirasi masyarakat yang demo, jadi wajar jika kami sampaikan juga sesuai fungsi kami di dewan,” tutupnya. (arf)
