MAKALE, BKM — Lambannya proses penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) membuat para wakil rakyat angkat suara.
Ketua DPRD Tator Welem Sambolangi kepada BKM, Selasa (17/12) mengatakan tidak adanya kejelasan kapan pembayaran dilakukan, Komisi III DPRD Tana Toraja akan meminta penjelasan Kepala BPKAD Margareta Batara kenapa hal itu terjadi melalui rapat koordinasi evaluasi anggaran daerah.
Kepada BKM Selasa (17/12) Welem Sambolangi meminta Bupati Nicodemus Biringkanae untuk mempriotitaskan pembayaran honor, anggaran proyek dan SP2D yang belum terbayar. Apalagi beberapa hari kedepan pencairan anggaran akan berakhir.
Welem menegaskan sebagai wujud keseriusan DPRD melakukan pengawasan pengelolaan kauangan daerah dan aspirasi para rekanan, serta ASN lainnya, tiga item pembayaran hendaknya diperioritaskan.
Selain pembayaran honorarium Tenaga Kontrak Daerah, juga pembayaran pekerjaan proyek yang sudah tuntas fisik dan lengkap adminitrsasi.
Demikian pula pembayaran perjalanan dinas, sebelumnya dibiayai sendiri oleh ASN, juga jadi perioritas dibayarkan, sebab mereka butuh biaya persiapan Hari Natal dan menyambut tahun baru.
”Dewan prihatin dengan tata kelola keuangan daerah saat ini karena setiap tahun selalu defisit,”tandas Welem.
Terpisah Kepala BPKAD Margaretha Batara mengatakan, selama masih melakukan pembayaran belum bisa diukur serapan anggaran. (gus/C)
Dewan Desak Bupati Perioritaskan Bayar Honor
×
