Ansar Akui TPP ASN Sudah Ideal

MAKASSAR, BKM — Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh Anshar mengatakan penerapan TPP (tambahan penghasilan pegawai) tahun ini sudah cukup ideal.
Sebelum diberlakukan, ada proses panjang yang dilalui. Ada kajian dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diambil sebelum ditetapkan di APBD.
“Penerapan TPP tahun ini sudah ideal. Sudah disahkan di APBD dan sudah ketuk palu,” ungkapnya, Selasa (7/1).
Kalau soal teknis, misalnya terkait alat perekam kinerja seperti absensi pegawai, kalau misalnya memang ada yang bersoal, tentu akan segera diperbaiki dan difungsikan dengan maksimal. Bisa juga jika bersoal dengan server, mungkin pada saat itu lagi drop atau mati lampu.
“Namanya rusak, dalam artian bukan rusak dari nol. Mungkin lagi drop atau kenapa,” ungkapnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menduga, penerapan TPP (tambahan penghasilan pegawai) aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kota Makassar tidak akan berjalan secara efektif.
Alasannya, sejak hari pertama penerapan TPP 2 Januari, timbul masalah pada server yang digunakan. Situs yakni kinerja.makassar.go.id untuk melaporkan hasil kinerjanya tidak dapat diakses.
“Kalau saya sih menilai belum dapat berjalan efektif dan maksimal di bulan ini. Karena ada beberapa kendala dan menandakan ketidaksiapan pemerintah kota menjalankan TPP tersebut,” sebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Hamzah Hamid.
Dia berharap, pemerintah kota harus segera melakukan pembenahan untuk mengatasi masalah tersebut dengan fokus pada laman website yang menjadi wadah bagi ASN untuk mengupdate hasil kinerjanya dalam sehari.
“Masalah itu harus diselesaikan secepatnya. Januari ini kami akan mengawasi dan ingin mendengarkan keluhan dari ASN terkait TPP agar kedepan kami bisa evaluasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wahab Tahir menganggap bahwa pemkot sama sekali tidak siap dalam memfasilitasi program TPP. Padahal anggaran telah dikucurkan tuk membuat sarana untuk mengukur kerja para ASN.
“Tugas kami DPRD sudah selesai membantu penganggaran agar TPP ini bisa diterapkan, tapi kok baru di awal sudah ada masalah, tidak benar ini dan belum siap itu,” imbuhnya.
Seharusnya lanjut Wahab, server ataupun peranti-peranti lunak tersebut telah dikonsep sebaik mungkin, kapasitasnya diperbesar sehingga semua ASN bisa mengakses laman tersebut tanpa ada kendala. Apalagi TPP adalah hak para ASN untuk dipenuhi, dengan begitu adanya kendala seperti ini dianggap merugikan PNS.
“Bagaimana bisa kerja mereka (ASN) terukur kalau alat ukurnya tidak bisa digunakan. Januari ini mereka tidak mendapatkan tambahan gaji sesuai kinerjanya dong kalau begitu. Ini kesalahan Pemkot,” bantahnya.
Sekretaris Partai Golkar Makassar ini mengatakan, akan segera menindaklanjuti masalah tersebut. TPP akan dievaluasi untuk memfasilitasi produktivitas para ASN. “Besok saya hubungi sekda, konformasi masalah ini,” tandasnya. (arf)