Proyek 2019 Masih Dikerja di 2020

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Kota Makassar tak bisa menyembunyikan kekesalannya, setelah mengetahui beberapa proyek infrastruktur milik pemerintah kota tahun anggaran 2019 masih ada yang belum tuntas. Karenanya, mereka mendesak agar pada pelaksanaan APBD 2020 tak lagi memakai perusahaan yang lambat dalam bekerja, dan tidak mengikutkannya dalam lelang proyek.
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan Abdi Asmara, mengungkap ada beberapa proyek tertunda, bahkan menggantung di anggaran tahun lalu. Untuk itu dirinya mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) guna mempercepat proses lelang sejumlah proyek infrastruktur. Langkah tersebut merupakan solusi cepat untuk memacu penyerapan anggaran daerah.
“Kendala yang dialami itu kan karena persoalan waktu, sehingga banyak proyek infrakstruktur yang mandek. Makanya kita usulkan harus segera dipercepat lelang proyeknya, sehingga bisa memberikan kelonggaran waktu untuk pengerjaan proyek,” terang Abdi Asmara, Kamis (9/1).
Legisator Fraksi Demokrat ini melanjutkan, dengan percepatan belanja infrastruktur, Pemkot Makassar akan membuka lapangan kerja, terutama di bidang jasa konstruksi. Sinkron dengan banyaknya kegiatan proyek berjalan, maka serapan tenaga kerja di sektor tersebut juga akan meningkat.
“Asal pengusaha jasa kontruksi yang gagal kemarin tidak dipakai lagi. Jadi kita mau tingkatkan kembali apa yang belum terlaksana di tahun anggaran kemarin. Karena jika infrastruktur kondisinya baik, maka akan berdampak pada kelancaran aktifitas perekonomian daerah,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi C Meysakh Raimon membeberkan proyek yang pengerjaan fisiknya lambat, yakni RS Batua. Hingga saat ini pelaksaannya belum juga tuntas. Padahal dalam pembahasan APBD Perubahan tahun lalu, anggarannya telah ditambah namun tidak dikerjakan. Menurutnya, pembangunan yang seharusnya selesai 2019 justru molor hingga tahun berikutnya.
“Jangan mau kerja lelet lagi tahun ini. Jika ada yang tidak jelas seperti kemarin, beri tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak. Apalagi ini sudah berganti tahun. Masak pekerjaan 2019 masih dikerjakan tahun 2020,” cetusnya.
Legisator PDIP Kota Makassar ini juga mewarning agar pemerintah benar-benar serius menindak perusahaan yang bermasalah. “Kita ini tidak pernah mau belajar dari pengalaman tahun-tahun kemarin. Seharusnya perusahaan yang tidak bisa melaksanakan proyek sesuai komitmen agar diblacklist. Mereka tidak boleh lagi mengikuti tender,” tegasnya. (ita-rhm)