Tudingan JMS ke NH Rendahkan Martabat Airlangga

MAKASSAR, BKM–Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Bulukumba Andi Hamzah Pangki telah menerima mandat atau surat tugas dari Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon bupati di Celebes Convention Center (CCC) Minggu (8/3) lalu.
Setelah mandat keluar, maka rivalnya yakni Jamaluddin M Syamsir melontarkan kritik. Bahkan Jamaluddin menuding ada rekayasa dibalik munculnya nama Hamzah Pangki yang dipermainkan oleh Plt Ketua Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid (NH).
Untuk itu, juru bicara DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Risman Pasigai angkat bicara perihal tudingan Jamaluddin yang juga anggota Bappilu DPP Golkar.
Risman menyebut tudingan yang dialamatkan NH oleh Jamaluddin M Syamsir yang juga mempersiapkan diri maju di Pilkada Bulukumba adalah kebohongan besar.
Menurutnya rekomendasi yang bersifat surat tugas tersebut tidaklah berkaitan dengan urusan musda.
“Tidak ada sama sekali hubungannya urusan Pilkada dengan rencana pelaksanaan musda sebagaimana pernyataan JMS ke media,” tegas Risman, Selasa (10/3).
Tidak hanya itu, pernyataan Jamaluddin M Syamsir menurut Risman seakan-akan merendahkan harkat dan martabat Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Partai Golkar bahwa rekomendasi itu bisa diatur oleh NH.
“Jangan karena hanya persoalan tidak direkom oleh DPP kemudian JMS menuding Pak NH yang merekayasa,” kata Risman.
Menurut Risman, pernyataan Jamaluddin yang juga mantan Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI itu sangatlah tidak etis sebagai pengurus DPP.
“Bagaimana bisa Pak NH yang merubah surat rekomendasi DPP Partai Golkar sementara bukan kewenangannya. Inilah kekeliruan JSM,” urainya.
Tak sampai disitu, Risman yang juga Ketua Panitia Tasyakuran dan deklarasi Pilkada 2020 di CCC pekan lalu menjelaskan jika rekomendasi itu adalah keputusan DPP Partai Golkar, yang di teken langsung oleh ketum dan Sekjend DPP Golkar.
Adapun kenapa DPP Golkar memberikan rekomendasi tersebut ke Hamzah Pangki karena elektabilitas hasil survei JMS lebih rendah dibandingkan Hamzah.
Termasuk pertimbangan lainnya kata Risman karena Hamzah Pangki adalah Ketua DPD II Partai Golkar di Bulukumba.
“Sejatinya, Jamal tahu diri kalau memang survei elektabilitasnya rendah sekali dan dikalahkan sama Hamzah Pangki” bebernya.
Mestinya juga Jamal berbesar hati atau legowo sebagai kader dan pengurus DPP dengan menerima kenyataan serta keputusan tersebut bukan malah memantik terjadinya konflik internal di partai.
Mengenai pengakuan Jamaluddin yang katanya digaransi atau dijamin Ketum DPP Golkar Airlangga maju di Pilkada Bulukumba melalui surat tugas, kata Risman itu juga tidak pernah ada keputusan DPP yang menetapkan Jamal.
“Jadi sekali lagi itu semua bohong besar. Tidak benar kalau JMS di dukung oleh ketua umum, Faktanya DPP memberikan dukungan kepada Hamzah,”pungkasnya. (rif)