MALILI, BKM — Guna memastikan program percepatan penanganan Covid-19 terlaksana di daerah, Kemendagri kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dipimpin Tito Karnavian melalui video conference bersama Kepala Daerah di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini dalam rangka penyampaian arahan Mendagri terkait antisipasi akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa di daerah, dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19.
Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler mengikuti video conference didampingi Sekkab H Bahri Suli dan beberapa Kepala OPD nampak serius mendengarkan arahan yang disampaikan Mendagri, BPK, BPKP dan KPK terkait regulasi penanganan Covid-19.
Tito mengatakan, selaku pembina kewilayahan, Mendagri terus menampung setiap aspirasi yang datang di setiap daerah sembari terus mensinkronisasikan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemda. Sejumlah langkah dan upaya dalam mencegah dan meluasnya persebaran pandemi covid-19.
“Berbagai langkah telah dilakukan, baik physical distancing, sosial distancing, penggunaan masker, pembatasan wilayah, memperkuat kapasitas sistem kesehatan di daerah serta mencukupi kesediaan sarana dan prasarana,” kata Tito.
Menurut Tito, diseluruh dunia saat ini berada dalam posisi dilematis untuk memilih antara kesehatan publik atau menjaga stabilitas ekonomi. Jika mengutamakan kesehatan publik tentu akan berdampak ekonomi yang menurun, begitupun sebaliknya.
“Kita berusaha mengutamakan kesehatan publik dan menjaga ekonomi agar tidak jatuh terlalu dalam, sehingga ada kekuatan untuk menjaga stabilitas daya tahan ekonomi kita,” tambah Tito.
Ketua KPK, Firli Bahuri memberi penjelasan atas terbitnya regulasi KPK tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 demi mencegah tindak pidana korupsi. (rls)
Bupati Vicon Mendagri dan KPK
×
