Soal Kredit Anggota Dewan, PJ Wali Kota Siap Surati Bank

MAKASSAR, BKM — Menjawab keinginan DPRD untuk difasilitasi penangguhan pembayaran kredit di bank, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku tidak ada masalah.
“Apa yang diinginkan dewan, bisa-bisa saja kami fasilitasi sepanjang dibutuhkan. Gampang, tidak ada masalah. Kami akan tetap siapkan suratnya,” ungkap Iqbal saat dihubungi Senin (27/4).
Namun, lanjut Iqbal, yang menjadi persoalan, apakah bank terkait bisa mengabulkan permohonan penangguhan pembayaran kredit itu nantinya.
Pasalnya, jika merujuk pada peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 Tahun 2020, disebutkan yang mendapat penangguhan pembayaran kredit akibat dampak dari covid adalah UMKM.
“Jadi tergantung dari pihak perbankan. Apakah nanti memenuhi syarat jika kredit anggota dewan bisa ditangguhkan juga. Apakah bank mau mengabulkan atau tidak,” jelasnya.
Jangan sampai perlakuannya seperti aparatur sipil negara (ASN). Karena alasan para aparat negara tersebut tetap lancar pembayaran gajinya setiap bulan, sehingga tidak ada penangguhan pembayaran kredit.
“Jadi tergantung bank, karena seperti ASN misalnya, dianggap gajinya tetapji jalan, jadi kewajiban membayar kreditnya tetap harus dilaksanakan,” tandas Iqbal.
Sehari sebelumnya, salah seorang anggota DPRD Kota Makassar meminta PJ Wali Kota Makassar untuk bersurat meminta penangguhan pembayaran kredit karena kondisi wabah corona.(rhm)