MAKALE, BKM — DPRD Tana Toraja menggelar rapat paripurna istimewa penyerahan rekomendasi dan catatan dewan kepada Bupati Nicodemus Biringkanae atas LKPJ tahun 2019 di Gedung DPRD Tator, Rabu (10/6).
Setidaknya terdapat 25 rekomendasi dewan seperti kebijakan dan realisasi program terhadap Bupati Nicodemus Biringkanae selama tahun 2019 dinilai belum maksimal.
Anggota DPRD Tator Yan Anggong Kalalembang menilai di Bidang Kesehatan kebijakan pemerataan tenaga medis, maupun sarana kesehatan belum optimal khususnya didaerah terpencil.
Bidang pendidikan penempatan guru honorer, maupun ASN, masih didasari suka dan tidak suka, sehingga jauh dari harapan terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan.
Senada dengan Stepanus Maluangan ketua Fraksi PDIP menilai dokumentasi aset daerah belum tertib sehingga menjadi kendala penilaian BPK kinerja pemerintahan Tana Toraja tidak mengalami perubahan.
Di sektor pariwisata belum optimalnya pengembangan destinasi wisata andalan PAD, penyebab target pendapatan daerah setiap tahun realisasinya tidak sesuai harapan.
Sony Palulungan menyoroti utang Pemkab ke pihak ketiga setiap tahun tidak tuntas dilunasi, otomatis berdampak kepada kualitas proyek.
”Semua ini terjadi lantaran perencanaan program tiba masa tiba akal, tidak melalui kajian maupun aspirasi masyarakat sehingga menjadi soal diakhir tahun,” imbuh Sony. (gus/C)
Bupati Nico Dinilai Belum Maksimal
×
