MAMUJU, BKM — Pertemuan antara Komisi IV dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar berlangsung di ruang Komisi IV gedung DPRD Sulbar, Selasa (7/7).
Pertemuan ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H Sudirman dan dihadiri Wakil Ketua Komisi IV, H Muhammad Jayadi SAg. SH. MH, H Sukardi M.Nur, Ir H Abidin, Dr H Muliadi Bintaha, Drs H Hasan Bado, Megawati, Akhmad Ikhsan Syarif, dan Irbar Kaimuddin.
Anggota Komisi IV, H Abidin mempertanyakan terkait hasil audit BPK dan pertanggungjawaban gubernur Sulbar baru-baru ini soal penjelasan Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) belanja langsung dan tidak langsung.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar, Drs Maddareski Salatin, menjelaskan, belanja langsung dan belanja tidak langsung sudah diselesaikan. Sedangkan untuk Silpa sudah dikembalikan semuanya.
Pada kesempatan tersebut, H Abidin juga menyampaikan ungkapan terimakasih dari masyarakat dan kepala Desa Pedanda atas pembangunan sarana jembatan. Dimana pembangunannya melibatkan masyarakat setempat.
Legislator Partai Golkar, H Muliadi Bintaha yang juga anggota Komisi IV menyampaikan, persoalan laporan tenaga kerja terkait padat karya yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja ini cukup bagus dalam proses pembangunannya.
Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Maddareski Salatin, masalah pembayaran PTT (pegawai tidak tetap) itu, dibayarkan berdasarkan pada daftar kehadirannya sehingga tidak ada jadi temuan masalah.
Akhmad Ikhsan Syarif, anggota Komisi IV DPRD Sulbar dari Partai Hanura daerah pemilihan Kabupaten Mamuju ini mengatakan, dalam rasional belanja tidak langsung dan belanja langsung dari sekian program yang ada di Dinas Tenaga Kerja, tidak mencapai angka 98 persen penyerapan anggaran yang telah dicapai pada APBD tahun 2019. Namun Akhmad Ikhsan menilai kalau itu sudah baik pelaksanaannya.
Mengenai dana Silpa, kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar mengatakan, pada penganggaran dalam penawaran pada kegiatan ketenagakerjaan ini adalah kegiatan pameran di Matos Mamuju dan melibatkan perusahaan. Nilai positifnya itu adanya pendaftaran sampai 3.000 orang. Hanya saja pihak perusahaan yang tidak mampu menyerap pihak pendaftar.
Sementara itu, H Sukardi M Nur mempertanyakan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Sulbar. ”Apakah BLK itu sudah ada di Sulbar. Sehingga perlu kita laksanakan dengan melakukan pelatihan di lokasi sendiri. Sehingga akan kita berikan pendidikan pada BLK yang ada di Kalukku Beru-beru, Mamuju. Dan ini perlu kita dukung pada anggaran untuk pemberdayaan BLK ini. Sehingga kita akan berdayakan dan kita didik dengan baik pada masyarakat tenaga kerja kita di Sulbar,” papar H Sukardi M Nur
Apa yang disampaikan H Sukardi M Nur mendapat dukungan dari anggota Komisi IV lainnya, H Hasan Bado. Hasan Bado mengatakan, dalam APBD Perubahan nantinya untuk program pemberdayaan melalui program padat karya dalam menanggulangi masalah Covid-19.
Wakil Ketua Komisi IV, H Muhammad Jayadi, mengatakan, dalam indikator ketenagakerjaan ini pada tingkat pencari kerja dan partisipasi masyarakat, programnya harus memberikan ruang dan kesempatan kepada tenaga kerja, masyarakat, dan pencari kerja.
”Masalah Silpa harus dilakukan perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar. Penyerapan anggaran APBD tahun 2019 yang mencapai 98 persen sudah cukup bagus,” kata Muhammad Jayadi. (alaluddin)
PIMPIN PERTEMUAN — Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H Sudirman bersama Wakil Ketua Komisi IV, H Muhammad Jayadi saat memimpin pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja Sulbar.
HADIRI PERTEMUAN — Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar, Maddareski Salatin bersama para kepala bidangnya saat menghadiri pertemuan dengan Komisi IV DPRD Sulbar.
Berita Terkait:
