Sayangkan Kartu KIS Sulit Keluar

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, menyayangkan kinerja Dinas Sosial Makassar yang terkesan belum mampu mengatasi soal berpindah kepesertaaan BPJS ke peserta kartu Indonesia sehat (KIS), khususnya masyarakat yang kurang mampu.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo. Menurut Hasanuddin, selama ini dinsos tidak punya data akurat mengenai warga kota Makassar yang masuk kategori miskin yang seharusnya mendapatkan KIS.
“Saya kira kalau diajukan ke dinsos, BPJS pasti akan setujui. Karena banyak masyarakat yang kurang beruntung itu punya tunggakan BPJS. Mungkin ketika mereka masih bekerja masih mampu untuk membayar iuran. Tetapi kondisi sekarang banyak masyarakat yang makannya senin-kamis sehingga susah untuk melanjutkan iurannya dan layak mendapatkan KIS,” ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Kamis (23/7).
Lanjut legislator Fraksi PAN Makassar ini, ia menyayangkan tidak ada pendataan yang akurat dari dinsos maupun BPJS untuk kemudian diberikan KIS. “Kebijakan anggaran itu bisa dilakukan oleh pemerintah kota, khususnya bagaimana menanggulangi tunggakan tunggakan tersebut. Sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan hak dasar yaitu kesehatan,” jelasnya.
Berbicara mengenai anggaran untuk kesehatan masyarakt miskin, legislator tiga periode ini mengaku, anggaran akan dikucurkan jika pemkot mengajukan permohonan. “Anggaran itu akan ada ketika diajukan apalagi untuk kepentingan masyarakat. Saya kira terlalu bodoh seorang legislator jika tidak menyetujui itu, karena ini menyangkut masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya orang-orang yang yang kurang mampu,” tuturnya.(ita)