Prof Rudy Minta Seluruh Hak Memilih Warga Terpenuhi

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu terkait kesiapan pelaksanaan tahapan Pilwali 9 Desember 2020, di Balai Kota Makassar, Rabu (29/7).
Rapat ini dipimpin Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, dan dihadiri, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, Dandim1408/BS Makassar Kolonel Kav Dwi Irbaya Sandra, Ketua DPRD Rudianto Lallo, Ketua KPU Farid Wajdi, Bawalsu, Kejari Makassar serta unsur terkait.
Prof Rudy memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan pesta demokrasi mendatang.
Dirinya juga meyakini pemilu berjalan lancar dibawah dukungan TNI-Polri dan seluruh elemen terkait. Meski demikian, dirinya meminta para penyelenggara untuk memastikan seluruh hak memilih masyarakat terpenuhi.
“Jadi memang kebenaran data hak masyarakat harus kita perhatikan. Seluruh hak pilih terakomodir dalam proses demokrasi kita. Dengan harapan bisa berjalan dan memenuhi kreteria-kreteria dasar sehingga bisa dilakatakan pemilihan kita berjalan sukses dan lancar,” kata Prof Rudy.
Prof Rudy juga meminta anggaran yang digunakan KPU dan Bawaslu dimanfaatkan secara efektif dan bisa dipertanggungjawabkan demi kesuksesan pilwali. Untuk itu, ia berharap Pilwali bakal menghasilkan pemimpin yang bisa memajukan Kota Makassar.
“Pesta demokrasi adalah proses bagi seluruh warga Makassar untuk menentukan pemimpin-pemimpin yang tentunya menjadi dambaan warga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengatakan, pihaknya memiliki tantangan dalam melaksanakan tahapan pilwali di masa pendemi virus covid-19. Mengingat, banyak warga merasa khawatir dengan kehadiran petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP).
“Masih banyak warga yang menutup pintu rumahnya. Kita terus coba yakinkan warga, jika petugas kami sudah melalukan rapid test. Dan proses pencocokan data itu dilakukan dengan standar protokol kesehatan. Menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, sarung tangan, dan hand sanitizer,” katanya.
Ia juga melaporkan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Makassar saat ini sudah di angka 573.917 dari total 1.048.151 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
“Jadi target kami kelar pada 5 Agustus dari target yang diberikan KPU RI 13 Agustus mendatang. Kenapa kita mundur, supaya kita memiliki waktu untuk review kembali masalah-masalah di tingkat bawah,” jelasnya
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Makassar, Sri Wahyuningsih menambahkan, pihaknya bersama Pemkot Makassar bakal melakukan deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Agustus mendatang.
“Ini penting sekali ASN kita galang untuk melakukan sosialisasi terkait netralitas. Karena saat ini, ada beberapa ASN kita periksa terkait netralitas,” pungkasnya. (rhm/rif)