Soal Lelang Jabatan, Pemkot Tunggu Izin Mendagri

MAKASSAR, BKM — Sejak Iqbal Suhaeb menjabat sebagai Pj Wali Kota Makassar, sejumlah jabatan struktural kepala OPD masih kosong. Hingga saat ini, tercatat ada 10 jabatan di Pemkot Makassar yang lowong.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, pihaknya sudah melakukan proses pengisian jabatan tersebut. Rencananya, akan dilakukan proses lelang jabatan untuk mengisinya.
Saat ini, kata Rudy, Pemkot Makassar sudah mengajukan izin ke pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Jadi kami sudah mengajukan permohonan ijin ke Kemendagri dan KASN. Begitu ada lampu hijau, langsung akan kita proses pengisiannya,” ungkap Rudy.
Sementara itu, Kepala Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman, mengatakan, sebelum melakukan lelang jabatan, akan dilakukan job fit terlebih dahulu untuk mengetahui kapasitas seluruh pejabat eselon II lingkup Pemkot Makassar.
“Nanti setelah job fit, kemungkinan akan dilakukan rotasi dulu. Menempatkan pejabat sesuai keahlian masing-masing hasil dari job fit. Setelah itu, tersisa jabatan yang kosong, itulah yang akan dilelang,” ungkapnya.
Selain ada 10 jabatan yang lowong saat ini, sekitar enam pejabat juga akan memasuki masa pensiun.
Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Hak-hak ASN BKPSDMD Makassar Dewa Widya Darma menambahkan, pejabat eselon II pensiun bakal bertambah tahun ini.
“Pejabat eselon dua yang akan pensiun terdiri dari staf ahli wali kota dan kepala dinas,” terang Dewa.
Pejabat yang akan pensiun adalah Takdir Alim Bachri dan Azis Hasan yang merupakan staf ahli wali kota. Azis juga merangkap Sekretaris DPRD Makassar.
Selain itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jamaing, Kepala Dinas Kebudayaan Andi Abdullah dan Kepala Dinas Kesehatan, Naisyah Tun Azikin.
Khusus jabatan yang saat ini diisi pelaksana tugas, diantaranya, Kepala Dinas Kearsipan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB), dan Sekretaris DPRD Makassar. (rhm)