MAKASSAR, BKM–Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Muhammad Arafah, menarget proses pembebasan lahan kereta api Makassar-Parepare selesai akhir tahun ini. Sebagaimana diketahui, pembebasan lahan KA ini masih berkutat di Kabupaten Pangkep dan Maros.
“Kita akan memastikan kereta api bisa on the track pelaksanaan konstruksi dan pembebasan lahannya. Akhir tahun kita target sudah clear,” ucap Muhammad Arafah.
Kata Arafah, pada rapat sebelumnya, progres lahan di Kabupaten Maros masih terkesan stagnan. Pemda setempat diminta untuk mempercepat proses konsiliasi dengan masyarakat. Sejauh ini sudah ada 339 lahan yang masuk pendaftaran konsinyasi ke PN Maros.
Rencananya, tahun depan, Jalur KA ini akan dilanjutkan dari Mandai ke arah Makassar New Port (MNP).
Arafah menambahkan, Pemprov Sulsel telah melakukan pembicaraan awal dengan pihak pengembang. Rencananya pihak pengembang akan menghibahkan tanahnya untuk digunakan pembangunan jalur KA.
Sebelumnya, Kepala Balai Perkertaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi, mengatakan, jalur KA Mandai ke MNP paling lambat dilakukan perencanaan pada 2021. Pasalnya, untuk pembangunan Barru ke Mandai ditarget selesai tahun depan. Kebutuhan anggaran perkilometer normalnya sekitar Rp60 miliar.
“Memang trasenya Makassar Parepare kan dari awal, jadi 7 tahun yang lalu sudah ditentukan Makassar-Parepare akan tersambung 152 km dari new port,” tuturnya.
“Untuk sementara ini anggaran pengembangan kereta api semua dibiayai APBN, tapi kami kalau memang ada keinginan pihak swasta kami juga menggali potensi KPBU karena kalau kita mengandalkan dari APBN tentu sulit yah apalagi suasana seperti ini sangat terbatas,” sambungnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menjelaskan, untuk kereta api sudah dilakukan langkah-langkah strategis, pihaknya bersama BPN, Kejati dan Pemda sudah berusaha menyelesaikan persoalan lahan.
Bahkan, pihak pengembang dalam hal ini Summarecon siap memberikan lahannya, sehingga tidak perlu lagi ada pembebasan untuk jalur Maros-Makassar.(nug)
