Partai Berkarya Sulsel Serius Gugat Muswil Pinrang

MAKASSAR, BKM–Partai Berkarya Sulsel dibawah kepemimpinan Andi Patabai Pabokori ingin usungan dan dukungannya di sejumlah bakal calon wali kota dan bupati tidak terganggu. Untuk itu,
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Berkarya Sulsel membuktikan keseriusannya memperkarakan Muswil Berkarya illegal yang pernah terlaksana di Pinrang Agustus 2020 lalu.
Terkait keseriusan itu, sekira 50 orang kader partai besutan Hutomo Mandala Putra (HMP) ‘Satu Komando’ ini mendatangi Pengadilan Negeri Makassar, 14 September 2020 lalu dipimpin langsung Ketua Harian DPW Sulsel H Zainuddin Kaiyum SH MM didampingi kuasa hukum Gunawan Syarifuddin SH dari kantor Pengacara Erwin Kallo & CO Jkt.
Kedatangan para kader guna mengawal pendaftaran gugatan Muswil Pinrang tersebut. Pendaftaran gugatan ini juga dihadiri ketua-ketua DPC se Sulsel dikoordinir Plt DPD Partai Berkarya Makassar Drs H Hamire serta simpatisan Partai Berkarya lainnya.
Kasus gugatan DPW Partai Berkarya Sulsel HMP Satu Komando telah terdaftar dengan perkara Nomor; 288 / pdt.G/2020 tertanggal 14 September.
“Dengan tercatatnya perkara gugatan secara perdata tentang Muswil Pinrang maka diharapkan kubu Muchdi PR dari Beringin Karya yang dianggap illegal agar menahan diri agar tidak aktif ‘menjual’ partainya karena sudah diperkarakan,”ujar Zainuddin kayyum, Minggu (20/9).
Menurutnya, secara yuridis terjadi stagnan organisasi status quo hingga ada putusan hakim yang tetap (Inkracht).
Zainuddin yang juga jubir partai menjelaskan bahwa akan menyusul gugatan pidana karena ada indikasi pemalsuan dokumen dan penyerobotan.
Hal sama dilakukan pengurus DPP di Jakarta yang memperkarakan Munaslub Partai Berkarya kubu Muchdi PR pada Juli lalu secara perdata, pidana dan PTUN-kan Menkumham.
Dalam konteks kasus muswil di Pinrang, kata Zainuddin, ada sejumlah nama sebagai tergugat yakni Panpel Muswil dan pengurus DPW Beringin Karya hasil Munaslub di Jakarta.
“Muswil di Pinrang yang ilegal berdasarkan munaslub di Jakarta ilegal menghasilkan produk kepengurusan ilegal, makanya kita gugat. Kita tunggu saja proses peradilan yang akan mulai berjalan di PN Makassar pekan ini. Insya Allah sidangnya akan mulai digelar pekan ini,” ujar mantan Kepala Kantor Kominfo Gowa ini. (sar/rif)