Postingan Karmaskandar Magello Lecehkan Perempuan

PANGKEP, BKM–Pengguna media sosial Facebook di Kabupaten Pangkep, geger dengan sebuah postingan yang mengandung kata-kata provokatif untuk tidak memilih perempuan sebagai pemimpin.
Postingan ini dibuat akun bernama Karmaskandar Magello di grup diskusi demokrasi dan pilbup Pangkep. Postingan itu juga disertai dengan unggahan foto calon bupati Pangkep Abd Rahman Assagaf.
“Jangan jadikan perempuan sebagai pemimpinmu, karena sejatinya perempuan hanya bertugas mengurusi dapur, sumur dan kasur. Jangan jadikan kaum perempuan sebagai pemimpin karena itu mengingkari kodrat perempuan. Allah telah mengutus lelaki sejati yang Ramah untuk menjadikannya pemimpinmu, hanya kaum yang merugi yang tidak memilih #Ramah#Magello,” demikian status atau postingan akun Karmaskandar Magello.
Postingan ini pun ramai diperbincangkan netizen dan dibagikan ke sejumlah grup Facebook. Mayoritas, netizen mengecam dan mengutuk postingan yang melecehkan kaum perempuan dalam hal kepemimpinan.
Kampanye hitam ini nampaknya mengarah kepada dua kontestan yakni calon bupati nomor urut empat Andi Nirawati dan calon wakil bupati nomor urut tiga Rismayani Syamsuddin.
Ketua Majelis Taklim Desa Kabba, Isdawati menyayangkan postingan yang terkesan merendahkan kapasitas kaum perempuan tersebut. Dikatakan, perempuan saat ini merupakan mitra yang sejajar dengan kaum pria dan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan.
“Saya sebagai perempuan tidak terima kalau kami dikatakan mengingkari kodrat kami sebagai perempuan. Seyogyanya di dunia, manusia paling terkuat adalah kami, kaum perempuan. Coba kalau laki-laki, kami suruh untuk melahirkan! Apakah mereka bisa melakukan itu?,” tegas Isdawati.
Menurut Isdawati, perempuan dan laki-laku punya hak yang sama, terutama dalam menduduki kursi kepemimpinan. “Makanya saya kutuk keras pernyataan akun yang merendahakan perempuan. Ingat, kalian lahir dari rahim pertiwi ibu kandung kalian,” tambahnya.
Menurutnya, bukan lagi saatnya untuk membandingkan laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan. “Perempuan tidak boleh disandingkan dengan lelaki, karena perempuan juga memiliki hak untuk mencari nafkah sendiri selama diizinkan oleh keluarganya. Apalagi persoalan pemimpin, bagi saya perempuan lebih bisa adil dibandingkan sosok lelaki,” pungkasnya.
Di Makassar, laporan pelanggaran telah dimasukkan tim hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto – Fatwamati Rusdi (Adama) ke Bawaslu diharap dapat ditindaklanjuti.
Laporan itu mengenai dugaan pembagian beras yang diduga dilakukan pasangan calon nomor urut dua Munafri Arifuddin – Abdul Rahman Bando (Appi – Rahman).
Tim Hukum Adama, Ahmad Rianto menjelaskan, laporannya yang masuk ke Bawalu dengan melaporkan Appi – Rahman atas dugaan pembagian beras berdasarkan bukti video yang terjadi di Jalan Cendrawasih, Lorong 31, di Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso Oktober lalu.
“Dalam video tersebut nampak banner dan stiker yang terpasang di pintu rumah tempat pembagian beras merupakan tanda gambar paslon no urut dua. Kemudian ada masker yang digunakan oleh pembagi beras sangat identik dengan masker paslon nomor urut dua. Pada saat membagikan beras, nampak dari pembagi beras juga membagikan masker paslon nomor urut dua. Dan bahwa yang dibagikan mereka adalah beras merek beras kita premium berat 10 Kg yang berlogo BUMN hadir untuk kita yang diproduksi dan dikemas Perum BuLog,”jelas Rianto.
Tidak itu saja, lanjut Rianto, dalam video juga nampak pegawai kantor Kelurahan Kunjungmae. Yang terindikasi kuat beras tersebut merupakan bantuan kemanusian dari BUMN namun kemudian dimanfaatkan untuk mengarahkan dan menginstruksikan untuk memilih paslon nomor urut dua dengan cara membagikan masker yang bertuliskan APPI-Rahman Makassar bangkit.
“Dengan adanya laporan ini kami meminta kepada Bawaslu untuk segera memproses pelanggaran Pilkada ini karena sangat jelas dan nyata video tersebut merupakan pembagian beras. Dengan adanya laporan ini kami juga meminta kepada Bawaslu Makassar untuk dapat bertindak secara profesional dan dapat menangani laporan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut dua yang secara nyata dan terang menderang membagikan beras yang berlogo BUMN dengan mengarahkan untuk memilih paslon nomor urut dua adalah pelanggaran yang sangat nyata dengan dalih pembagian beras covid 19,” tambahnya. (arf/rif)