Politik Dinasti Berpotensi mengarah ke KKN

MAKASSAR, BKM–Politik dinasti ditengarai masih memiliki daya rusak yang besar terhadap semangat good governance karena cenderung terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Hal tersebut terungkap dari diskusi bersama empat pengamat dan pemerhati politik terkait praktik politik dinasti di kontestasi pemilihan bupati (pilbup), utamanya di Pasangkayu dan Pangkep.
“Politik oligarki ujungnya pasti korupsi. Tidak ada kekuasaan yang melibatkan anggota keluarga yang ujungnya bukan korupsi. Karenanya politik dinasti ujungnya pasti korupsi,”jelas pengamat politik dari Unibos Dr Arief Wicaksono, Selasa (3/11).
Dekan Fisipol Unibos ini menyebutkan bila politik oligarki tujuan utamanya adalah penguasaan sumber daya. Sebab apapun bentuknya sangat dibutuhkan dalam menjalankan strategi politik. “Saran saya jika masyarakat ingin melihat kepemimpinan daerah menjadi lebih sehat, maka harus ada kesadaran bahwa politik dinasti tidak baik bagi demokrasi, bagi pembangunan daerah dan bagi kesejahteraan warga. Harus ada kelompok masyarakat yang concern memberikan edukasi kepada publik,”jelasnya.
Pengamat politik dari Unhas Dr Hidayat Muallim mengungkapkan hal sama. Menurutnya, politik dinasti kontraproduktif terhadap semangat demokrasi yang sehat. “Pilkada bukannya mengurangi oligarki politik, malah memperkuat politik dinasti. Padahal secara prinsip substansi demokrasi, politik dinasti cenderung kontraproduktif karena sarat KKN (korupsi kolusi dan nepotisme),”tegas Hidayat.
Hidayat mengutip hasil survei PT Pedoman Suara Indonesia mengenai persepsi masyarakat Pasangkayu terhadap politik dinasti pada awal Oktober lalu.
Berdasarkan survei itu, 59,3 persen masyarakat tidak setuju dengan politik dinasti yang dilakukan bupati, Agus Ambo Djiwa. Hanya 20,4 persen yang setuju. Dan 2,5 persen yang ragu-ragu antara setuju atau tidak.
Direktur Profetik Institute Asratillah Senge mengungkapkan bila kasus Pasangkayu di Sulbar mirip dengan Pangkep di Sulsel. Lihatlah Pangkep menjadi kabupaten termiskin, padahal semennya banyak. Kenapa? “Karena kalau politik dinasti tegak di sebuah daerah, maka mereka bebas mengatur konfigurasi elit dan sub-elit (pejabat eselon I-IV). Yakin saja, tidak akan ada check and balance di sana,”jelas Asratillah.
Menurutnya, fenomena politik dinasti di Pasangkayu dan Pangkep sebagai praktik yang bangal atau tidak elok. Sebab biasanya politik dinasti hanya melibatkan salah satu keluarga dekat petahana sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Namun dalam konteks Pasangkayu dan Pangkep, baik calon bupati maupun calon wakil bupati sama-sama merupakan keluarga terdekat bupati.
Direktur Eksekutif PT General Survei Indonesia, Herman Lilo mengkonfirmasi kekhawatiran Asratillah dengan menyebutkan fakta-fakta yang terjadi.
Ia menyebut telah beredar banyak video yang menunjukkan Bupati Pasangkayu berserta camat melakukan kampanye. Ada pula rekaman suara Herny Agus (istri bupati) yang mengancam akan menon-jobkan pejabat-pejabat daerah yang tidak mendukung pasangan YES.
“Saya melihat teman-teman Bawaslu di Pasangkayu kurang bergigi. Bukti-bukti pelanggaran itu viral di media sosial, tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan dari Bawaslu. Bahkan ketika saya mengirim video-video tersebut ke teman saya seorang komisioner Bawaslu Provinsi Sulbar, juga tidak ada respon sampai sekarang. Tidak ada pula kabar dikanal-kanal berita mengenai respon Bawaslu terhadap video-video tersebut,”beber Herman.
Menurutnya, politik dinasti selain mematikan regenerasi kepemimpinan daerah hingga 30 tahun ke depan, juga sarat dengan politik meja makan. Yakni keputusan penting daerah dapat diselesaikan di atas meja makan tanpa melibatkan perangkat daerah lainnya, sebab bupati dan wakil bupati adalah keluarga dekat.
Seperti diketahui, Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa mendorong saudara kandung dan istrinya sendiri untuk maju berpasangan di pilbup 2020. Pasangan iparan berakronim YES (Yaumil Ambo Djiwa-Herny Agus) ini bersaing dengan dua pasangan calon lainnya. (rif)