Harap Kader SKPP Jadi Pelopor Pemantau Pilkada 2020

MAKASSAR, BKM–Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulsel HL Arumahi berharap para kader atau relawan Sekolah Kader Pengawasan Partisipasif (SKPP) menjadi pelopor/inspirator pemantau, terutama di 12 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
“Kita berharap para peserta SKPP 2020 ini menjadi inspirator dengan mengawasi jalannya pemilihan. Paling tidak mengawasi pemilihan di daerah sekitar tempat tinggalnya. Mereka harus terlibat langsung dalam proses pemilihan yang ada di tiap daerahnya,”ujar Arumahi saat membuka SKPP Bawaslu Sulsel di Makassar, Rabu (4/11) siang.
Menurut Arumahi, berdasarkan data KPU, dari 12 daerah yang berpilkada, ada dua yang menghadirkan calon tunggal. Maka peran kader SKPP tersebut bisa menjadi inisiator pemantau lokal.
“Hari ini, kita juga menandatangani MoU dengan KPID Sulsel dan Mafindo. Artinya, kader SKPP sudah cukup menerima input wawasan sebagai bekal ketika kembali ke daerahnya masing-masing,” tambahnya.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi jaringan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka penguatan pengawasan partisipasif.
Tentang kendala, Arumahi menjelaskan, sebagai warga negara yang ingin menegakkan hukum, menegakkan aturan, tentu harus memiliki keberanian melaporkan dugaan pelanggaran.
“Tapi jika masih takut, kami minta sampaikan informasi itu kepada jajaran Bawaslu. Biar Bawaslu yang menindaklanjuti sekaligus mengambil alih seluruh resiko,” tegas Arumahi.
Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menambahkan bila SKPP merupakan salah satu cara untuk melibatkan peran masyarakat dalam setiap pesta demokrasi.
“SKPP adalah inovasi atau terobosan yang dibuat oleh Bawaslu. Ini bentuk tanggung jawab Bawaslu kepada masyarakat yang ingin tahu soal pemilu, demokrasi, dan isu pengawasannya,” jelas Saiful Jihad.
Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Sulsel ini juga menerangkan, melalui SKPP, jumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pemilihan terus meningkat. Hal ini tentu akan berimbas terhadap kualitas pengawasan pesta demokasi yang semakin baik. (rif)