MAKASSAR, BKM–Musim hujan diprakirakan akan dimulai pada akhir November. Seiring datangnya musim hujan, biasanya bencana mulai mengancam.
Badan Meteorologi, Kimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah Makassar menegaskan, ancaman banjir dan longsor bisa saja terjadi karena di bulan tersebut curah hujan tinggi.
Prakirawan BKMG, Siswanto kepada BKM, Kamis (5/11) mengatakan, beberapa daerah sudah memasuki musim penghujan seperti di Kabupaten Pinrang dan Pare-pare. Bahkan berdasarkan data BMKG, puncak dari curah hujan tertinggi tepatnya pada bulan Januari dan peringatan kewaspadaan ada pada bulan Desember.Itu merata dari wilayah Makassar, Pangkep, Maros, Barru, Takalar dan Gowa.
Adapun daerah-daerah rawan banjir dan longsor yaitu Maros, Takalar dan Gowa.”Masyarakat tetap waspada akan potensi-potensi yang bisa saja terjadi. Apalagi, kecepatan angin bisa memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan yakni cukup ekstrim. Termasuk bagi transportasi penerbangan dan transportasi laut,”tutup Siswanto.
Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat penambahan pemecah ombak untuk daerah kepulauan di daerah Makassar.
Menurut Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo,membangun tanggul pemecah ombak sebelum potensi banjir akibat la nina perlu diantisipasi sedini mungkin. Sebab persoalan membangun tanggul pemecah ombak tersebut bukan hal baru karena beberapa kali diusulkan untuk banguni pemerintah kota namun hingga sekarang belum terealisasi.
“Beberapa kali warga di pulau usulkan bangun tanggul pemecah ombak karena kita tahu air kadang-kadang pasang, bahkan warga di pulau berinisiatif sendiri bangun tanggul. Disana kan tiap tahun air naik ke pemukiman hingga pemukiman warga jadi rusak,” ungkapnya, kemarin.
Lanjut legislator dari Fraksi Nasdem ini, bahwa untuk membangun tanggul pemecah ombak harus melaporkan hal tersebut ke pemerintah kota, guna memastikan kondisi di kepulauan dan segera mengkoordinasikannya dengan dinas terkait agar mendapatkan bantuan.
“Memang perlu ada peninjauan kembali oleh pemerintah kota untuk memastikan kondisi di sana. Karena kasian warga yang bangun pasti beda kualitasnya dengan yang bisa dikerjakan pemerintah,” jelasnya.
Begitupun yang dikatakan anggota Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli.Ia mengungkapkan Pemkot Makassar perlu melakukan pembenahan untuk antisipasi badai yang disebabkan oleh la nina. Oleh sebab itu, pemkot perlu melakukan pengkajian mengenai masalah tersebut.(ita)
