Dewan Beri Dana Segar Diskop di APBD Pokok

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar memberikan anggaran tambahan untuk Dinas Koperasi Kota Makassar sebesar Rp17 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2021. Anggaran yang diberikan untuk memulihkan perekonomian di Kota Makassar di tengah pandemi covid-19.
Anggota Banggar DPRD Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan, penganggaran untuk Dinas Koperasi kota Makassar diputuskan ada penambahan anggaran sebesar Rp17 miliar. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Alasan diberikan dana tambahan ini karena total anggaran dinas koperasi yang diajukan saat ini dikalkulasi sebesar Rp28,4 milliar dari total pagu indikatif sebesar Rp11,4 miliar. Makanya ada penambahan sebesar Rp17 miliar lebih untuk bantuan UMKM,” ungkapnya, akhir pekan lalu.
Lanjutnya Hasanuddin Leo, penambahan tersebut merupakan insiasi dari komisi B Bidang Ekonomi Keuangan saat pembahasan kebijakan umum anggaran-plafon pembahasan anggaran sementara (KUA-PPAS) beberapa waktu lalu. “Masih sementara dibahas beberapa program yang lebih di fokuskan untuk kepetingan masyarakayt di tengah pandemi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Banggar, Yeni Rahman mengaku, sejumlah penunjang untuk pengembangan UMKM diantaranya berupa pelatihan, pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan individu.”Fokusnya anggaran itu untuk meningkatkan omset UMKM yang diharapkan dapat secepatnya menciptakan tren positif pemulihan ekonomi sehingga Indonesia bisa bebas dari jurang resesi,” bebernya.
Alokasi anggaran yang diberikan Diskop, bisa memperbanyak sejumlah item kegiatan guna mengatasi masalah ekonomi. “Pembangunan kembali ekonomi di 2021 harus didorong, upaya ini dengan meningkatkan penganggaran pada dinas-dinas terkait,” tuturnya.
Secara rinci, penambahan anggaran itu bisa berguna untuk mengedukasi pelaku usaha. Utamanya masyarakat kalangan bawah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi. Dari hasil Monev, dilaporkan sudah banyak realisasi yang masuk. “Hanya saja, masih banyak laporan para pelaku UMKM tidak melengkapi prosedur dan langkah yang ada sehingga data yang disodorkan tidak valid,” katanya.
“Kami ingin sampaikan begitu masuk ke Dinas Koperasi untuk bantuan 2,4 itu kebanyakan banyak yang nda paham prosedur, itu banyak yang tidak memperhatikan SMS Inbox, padahal di inbox itu diminta untuk telpon balik dan itu tidak terjadi dan kebanyakan juga nomor para pelaku usaha yang disetor itu tidak bisa dihubungi,”tambahnya. (ita)