MAKASSAR, BKM– Pemerintah mengisyaratkan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka, sudah bisa dilaksanakan awal tahun depan.
Pemerintah daerah pun sudah mulai melakukan berbagai persiapan untuk kebutuhan belajar langsung tersebut. Karena akan dilaksanakan dalam kondisi virus korona belum terjamin sudah hilang sepenuhnya, dibutuhkan sarana dan prasarana, serta fasilitas yang memadai. Khususnya untuk mendukung penerapan protokol kesehatan secara ketat di sekolah.
Tentu saja, hal itu membutukan anggaran. Apalagi, dari hasil rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder bidang pendidikan dan dinas kesehatan, mencuat rencana untuk membentuk satgas covid-19 di sekolah. Itu berarti, pihak sekolah harus menyiapkan insentif bagi satgas yang bertugas.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Irwan Bangsawan, mengatakan, untuk menunjang sekolah tatap muka dibutuhkan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana protokol kesehatan yang memadai.
“Dari hasil kalkulasi dan hitung-hitungan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk mempersiapkan proses belajar tatap muka,” kata Irwan Bangsawan.
Operasional belajar tatap muka di sekolah butuh anggaran cukup besar. Seluruh sekolah wajib menyiapkan tempat cuci tangan dan handsanitizer di semua pintu masuk. Belum lagi, semua tenaga pengajar wajib mengikuti swab tes secara rutin.
Sehingga menurut Irwan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) dinilai belum cukup untuk menganggarkan biaya operasional sekolah tatap muka. “Kalau dana BOS mungkin hanya tiga bulan, sementara pandemi ini kita belum tahu kapan berakhir,” tutur dia.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar mendapat jatah paling besar pada pos anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 sebesar Rp929,01 miliar. Hanya saja anggaran itu dinilai masih kurang dan butuh tambahan kurang lebih Rp20 miliar.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba mengatakan penambahan anggaran dianggap sulit. Sebab, pemerintah kota bersama anggota dewan telah menyepakati KUA-PPAS RAPBD 2021. Tinggal menunggu pengesahan.
“Tidak bisa penambahan karena sudah penetapan KUA-PPAS,” ucap Rahmat.(rhm)
