Wabup Pimpin Rakor Evaluasi Program

MALILI, BKM — Pemkab Luwu Timur bekerjasama PT Vale Indonesia melakukan Rakor terkait evaluasi pelaksanaan program PKPM di empat Kecamatan Tahun 2020 di Aula Sasana Praja, Kantor Pemkab Luwu Timur, Selasa (5/1).
Pada kesempatan itu, Wabup Irwan mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan guna mencegah semakin luasnya penyebaran Covid-19. Ia mengingatkan bahwa tingkat penularan virus covid-19 di Lutim belum mereda bahkan mulai ada peningkatan kasus kematian.
Mengenai evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Desa Mandiri (PKPM) PT.Vale, Irwan mengatakan tujuan awal program kemandirian masyarakat yang digagas oleh PT Vale merupakan program jangka panjang yang dimana bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan tambang. Program tersebut diharapkan bisa menjadi sumber ekonomi strategis bagi masyarakat dan tentunya juga sebagai sumber pemasukan daerah dimasa depan.
“Telah dibentuk kluster yang berada 10 kawasan pemberdayaan PT Vale sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing kawasan. Kawasan ini saya minta agar bisa lebih memfokuskan diri dalam menyusun program sesuai potensi masing-masing,” tambahnya.
GM Social Development Program PT Vale Ardian Indra putra menuturkan ada beberapa isu yang muncul di lapangan terkait pelaksanaan program PKPM. Diantaranya perubahan spesifikasi program yang belum terkonfirmasi antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, hal itu telah difasilitasi dan telah terselesaikan.
Aspek lahan yang kurang sesuai dengan program, seperti area penanaman pohon mangrove di Kecamatan Malili yang tidak maksimal juga akan di riset kembali menyangkut kualitas bibitnya. PT. Vale juga akan terus membuat terobosan lain baik dari sisi teknologi baru demi menunjang pelaksanaan PKPM Luwu Timur.
Menurut laporan evaluasi yang dipaparkan Laode Ichman selaku tim koordinasi PPM PKPM PT Vale, realisasi fisik PKPM terhitung dari 2018 sampai dengan 2020 sebagian besar telah terlaksana dengan baik. Adapun yang belum terealisasikan masih terbentur dengan masalah pengadaan lahan untuk program. Sementara laporan realisasi program yang masih berlangsung prosesnya di tahun 2020 kemarin telah hampir menelan biaya Rp. 32 miliar rupiah. (rls)