MAMUJU, BKM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi (Rakor) pimpinan. Rakor ini sebagai tindak lanjut dari surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil pemeriksaan kinerja penanganan Covid-19. Rapat dilaksanakan di Ruang Ketua DPRD Sulbar, Selasa (12/1).
Rakor tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Hj Siti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD, H Abdul Halim, anggota Komisi IV, H Sukardy M Noer, Ir H Abdidin, Dr H Mulyadi Bintaha, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, di antaranya Kadis Kesehatan Provinsi Sulbar, dr M Arif, Kepala Seksi Farmasi, Aminuddin, Kabiro Hukum, Arianto AP, Kepala BPBD, Darno Majid, Inspektorat Sulbar, dan mitra terkait lainnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H Abdul Halim, menjelaskan kepada media perihal surat BPK terkait hasil pemeriksaan kinerja penanganan Covid-19 di Sulbar. ”Maka sebagai anggota DPRD yang memiliki tugas sebagai kontrol pengawasan, kami mengundang semua stakeholder yang terlibat dalam penanganan Covid-19 untuk membahas persoalan mengenai surat BPK tersebut,” ujar H Abdul Halim. (zul)
