Penyidik Kejari Datangi Disnaker

PAREPARE, BKM — Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Abdul Latief mengakui kedatangan Tim Penyidik Kejari Parepare di Bidang Koperasi dan UKM untuk mencari dokumen pendukung sangkaan kasus tindak korupsi tahun 2012 lalu.
Sangkaan korupsi tersebut terkait bantuan pinjaman koperasi yang dilakukan pengurus Koperasi Metro Madani berinisial A dari lembaga pengelola dana bergulir-koperasi usaha mikro kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM.
“Jadi kami luruskan, bahwa kasus ini kejadiannya tahun 2012. Jadi jauh sebelumnya Pak Taufan menjabat sebagai Wali Kota Parepare, dan ada proses pencarian bukti pendukung atas kasus korupsi pinjaman tersebut. Jadi kami luruskan supaya tidak ada fitnah yang bisa berkembang nantinya,” ujar Abdul Latief baru-baru ini.
Ia menjelaskan, sangkaan kasus tindak korupsi ini tidak berkaitan secara langsung dengan Pemkot Parepare. Mengingat, pada saat itu, Ketua Koperasi Metro Madani berinisial A langsung memohon kepada LPDB-KUMKM untuk diberikan pinjaman.
“Jadi diluruskan lagi antara memberi pinjaman dengan yang meminjam, yang kebetulan meminjam itu koperasi langsung ke badan penyalurnya (LPDB-KUMKM),” ungkapnya.
Ia menambahkan, pada saat itu, seluruh koperasi dibawah naungan Perindagkop dan UKM. Pemerintah sebagai pembina koperasi berbadan hukum hanya bisa memberikan edukasi atau pelatihan untuk membantu mengembangkan koperasi masyarakat.
“Koperasi yang berbadan hukum, berkembang atau tidaknya nanti diketahui ketika ada laporan dari anggotanya dan laporan hasil rapat anggota tahunan. Kita dipemerintahan sebatas membina usahanya atau orgnisasinya. Kalau pengelolah keuangan, mereka sendiri kelolah. Ketua koperasi inisial A itu juga bukan ASN atau tenaga kontrak Pemkot Parepare. Dia hanya pengurus koperasi, jelasnya.
“Kita serahkan dan percayakan kepada penyidik untuk proses hukumnya. Intinya kita mendukung, apapun kebutuhan penyidik akan kita bantu,” pungkasnya. (mup/C)