Tak Ada Pertanggujawaban Pengurus Lama

MAKASSAR, BKM–Kisruh yang terjadi di jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jeneponto masih terus berpolemik.
Bukan hanya muncul protes dari sejumlah pimpinan kecamatan (pincam) namun juga protes muncul dari sejumlah pengurus harian DPD II.
Setelah DPD I Partai Golkar Sulsel menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua DPD II Golkar Jeneponto Ikram Iskandar menggantikan H Iksan Iskandar, para pengurus harian yang selama ini berkeringat bekerja untuk membesarkan partai berlambang pohon beringin rindang dibutta turatea, namun kini tidak lagi dilibatkan.
Menurut sekretaris DPD II Golkar Jeneponto Suharto, pencopotan ketua DPD II menjelang pelaksanaan musyawarah daerah (musda) adalah tindakan sewenang-wenang dari DPD I.
“Ketua DPD II Partai Golkar Jeneponto adalah ketua yang definitif dan sah karena dipilih dan ditetapkan dalam musda, sehingga proses demisioner pengurus DPD II Partai Golkar Jeneponto harus dilakukan melalui musda setelah laporan pertanggungjawabannya diterima oleh forum,”jelas Suharto, kemarin.
Menurutnya, pihaknya terlambat melaksanakan musda karena DPD I terlambat memberikan jadwal. Alasannya, karena DPD I juga terlambat melaksanakan musda. Dan setelah itu SK DPD I baru terbit dari DPP pada bulan November 2020. “Jadi, tidak mungkin kami melaksanakan musda mendahului musda Golkar Sulsel, atau tanpa jadwal dari DPD I. Tapi, setelah DPD I menerima SK dari DPP, bukannya membuat agenda musda, malah mencopot ketua-ketua DPD II tanpa memberikan kesempatan untuk menggelar musda.
Hal sama dilontarkan ketua bidang organisasi Golkar Jeneponto Natsir Puly. Natsir menyampaikan bahwa pihaknya masih pengurus sah Partai Golkar Jeneponto. “Karena dalam SK yang dikeluarkan ketua DPD I, tidak ada diktum yang mencabut SK kami sebagai pengurus. Jadi, kami masih pengurus sah Partai Golkar Jeneponto. Kami selama satu periode penuh mengurus Partai Golkar di Jeneponto, dan kami siap melaksanakan musda sebagai pengurus yang sah. Kami tetap berpegang pada AD/ART, juklak dan PO Partai Golkar. Dan kami akan tetap melaksanakan agenda-agenda partai sebagai pengurus yang sah, “ungkap Natsir. (rif)