MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyesalkan adanya tiga aset milik Pemerintah Kota Makassar berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) yang hilang dan diambil alih pihak ketiga. Hal itu terbukti dengan kalahnya Pemkot Makassar di pengadilan dalam memperjuangkan aset negara.
Menurut Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Supratman, kegagalan Pemkot Makassar dalam merebut aset ke pihak ketiga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terlebih lagi dua tahun terakhir tiga aset pemerintah kota Makassar telah beralih dan dinyatakan kalah di pengadilan yaitu aset fasum fasos Tello, aset eks ruko di Pasar Sentral dan aset fasum fasos Pannampu.
Kasrudi
“Kita betul-betul kecewa kenapa dua tahun ini kita bisa kehilangan aset kita dan jumlahnya itu besar sekali. Parahnya lagi, kenapa pemkot diam saja. Kita pasti akan pertanyakan dan minta pemkot berkomitmen dalam mengejar aset yang beralih kepemilikan pada orang lain, tidak boleh dibiarkan itu,” ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Kamis (18/3).
Lanjutnya bahwa, setelah melakukan investigasi beberapa aset yang hilang, dewan bakal meminta Pemkot Makassar melaporkan kepada satgas kepolisian atas dugaan pemalsuan dokumen atas kepemilikan aset Pemerintah Kota Makassar.
“Kita juga heran ini ke pemkot, nanti setelah kalah baru sibuk mau perjuangkan, kenapa bukan waktu dua tahun lalu. Kalau seperti itukan, seharusnya pemkot sudah laporkan dan perjuangkan itu, karena barang ini sudah jelas aset dan di klaim berarti ada pemalsuan dokumen dan ini masuk ranah pidana, disitu bisa masuk satgas kepolisian,” jelasnya.
Terlebih lagi menurutnya, banyaknya aset yang beralih menunjukkan fakta awal adanya orang dengan sengaja melakukan kongkalikong dengan menjual aset itu kepihak mafia atau pihak ketiga.”Perlu dipertanyakan ini kenapa aset kita bisa hilang dan bisa di klaim orang, tentu pasti ada yang bermain ini. Ini yang perlu dikejar oknum ini dan segera ambil alih,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi, juga mengakui bahwa sepanjang 2019-2020 belum ada satupun aset pemerintah yang diterbitkan dan dirinya heran dengan sistem kerja Pemkot Makassar. Bahkan baru-baru ini pihak ketiga berkunjung di DPRD Makassar mengadu soal lahan yang sebenarnya itu adalah aset Pemerintah Kota Makassar.
“Saya heran sekali kok bisa aset diklaim dan ada sertifikatnya, seperti di fasum Tello dan Pannampu. Ini mi kita kalau terlalu lemah bahkan kita bisa kalah di pengadilan. Bakal kacau kalau begini karena aset kita satu persatu hilang dan itu nilainya sangat besar dan tidak menutup kemungkinan kedepan akan ada lagi aset yang diklaim,” tuturnya.(ita)
