MAKASSAR, BKM — Pendataan keluarga (PK) 2021 resmi dimulai, Kamis (1/4/2021). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) menjadi yang perdana didata. Kader pendata datang ke rumah jabatan wakil gubernur (wagub) di Jalan Yusuf Dg Ngawing.
Dalam kesempatan itu, ASS secara langsung menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan kader pendata. Terdapat sejumlah indikator yang memuat informasi tentang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana). Termasuk apakah gubernur memiliki tabungan. ”Alhamdulillah, saya punya tabungan. Bahkan anak-anak saya, semuanya punya tabungan,” ujarnya.
Proses pendataan disaksikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan Dra Hj Andi Ritamariani,MPd, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali, Lurah Tidung Lily Sunaryo, dan Ketua DPC Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kota Makassar Rahmatsah Said,SKM,MKes.
Usai didata, Andi Sudirman menyatakan mendukung pelaksanaan pendataan keluarga oleh BKKBN. Menurutnya, pendataan keluarga penting dilakukankan guna mengetahui kondisi keluarga yang ada, baik itu dari segi kesehatan maupun ekonomi hingga keluarga yang berisiko stunting. Ia mengingatkan untuk melakukan perencanaan keluarga dengan baik melalui pengaturan kelahiran dan menyusui anak hingga dua tahun.
Lebih lanjut, ASS mengimbau agar seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan untuk memberikan data yang jelas dan akurat kepada kader pendata yang datang. ”Dengan begitu, proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan informasi data yang yang benar. Terutama yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dan angka stunting di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Andi Rita, menyebutkan bahwa pendataan keluarga tahun 2021 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 mendatang.
“Khusus di Sulawesi Selatan, ditargetkan akan mendata sebanyak 2.340.658 KK yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Melibatkan 17.723 kader pendata. Mereka akan datang dari rumah ke rumah, mendata setiap keluarga yang ada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M guna mencegah penularan covid-19 ” jelas Andi Rita.
Ditambahkan, pendataan keluarga yang dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali, awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2020. Namun karena dampak pandemi covid-19, baru terlaksana pada tahun 2021 meski dalam kondisi berbeda dan harus menyesuaikan di era new normal.
Andi Rita menerangkan, pendataan keluarga dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung oleh kader pendata. ikoordinasi langsung oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau perangkat desa/kelurahan setempat dengan menggunakan formulir untuk daerah yang sulit jaringan internet dan aplikasi di smartphone.
“Hasil pendataan keluarga ini, nantinya akan memberikan informasi terkait indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang merupakan alat untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga yang diklasifikasikan kedalam kategori tangguh, berkembang, dan rentan. Ada tiga indikatornya, meliputi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga,” ungkapnya.
PK 2021 ini, lanjutnya, selain menghasilkan data mikro keluarga Indonesia berupa data Bangga Kencana, juga memuat data dan informasi terkait keluarga yang berisiko stunting yang merupakan salah satu program prioritas nasional (Pro-PN).
PK menghasilkan data keluarga dan individu by name by address yang menjadi sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT, bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil. Basis data ini menghasilkan profil pasangan usia subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan PK.
Andi Rita menambahkan, pendataan ini bukan hanya milik BKKBN, akan tetapi data yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan pemerintah daerah setempat dalam menyusun rencana pembangunan manusia di suatu daerah.
“PK 2021 akan memberikan informasi keluarga secara lengkap. Termasuk informasi sensitif seperti data penghasilan rumah tangga, informasi jenis pekerjaan secara mendetail yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Karena pentingnya pendataan ini, Andi Rita menyampaikan kepada seluruh keluarga untuk meluangkan waktu menerima kader pendata yang datang dan memastikan setiap keluarga terdata. ”Jika belum, harap segera melapor ke posko pendataan keluarga yang ada di wilayah masing-masing,” imbuhnya. (rls)
