Anggaran Penanganan Covid-19 Disorot

MAKASSAR, BKM– Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menyoroti alokasi anggaran penanganan covid-19 yang disiapkan Pemkot Makassar, yakni sebesar Rp380 M.
Anggaran tersebut dinilai cukup fantastis.
Peneliti senior Kopel Indonesia Herman mengatakan, salah satu yang menjadi pertanyaan KOPEL dalam refocusing anggaran covid-19 ini adalah honor relawan covid-19 hingga pengadaan kontainer untuk setiap kelurahan di Kota Makassar.
Menanggapi hal ini, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman mengatakan, akumulasi angka tersebut baru sebuah asumsi awal. Di mana terhitung berdasarkan waktu pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2021.
“Angka tersebut sudah masuk honor relawan sebanyak 15.603 orang selama 9 bulan, termasuk juga biaya pembangunan pos komando, makan dan minum dan juga biaya lain termasuk pembelian obat untuk seluruh masyarakat yang akan ditangani oleh Pemkot,” ungkapnya, akhir pekan lalu.
Ia melanjutkan, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembelian peralatan medis yang belum direncanakan pada APDB 2021.
“Termasuk GeNose dan antigen PCR untuk seluruh masyarakat dan anak sekolah sebagai persiapan tatap muka,” ujarnya.
Terkait biaya honor relawan yang rencananya akan digaji Rp350 ribu per bulannya selama sembilan bulan, menurutnya bukanlah suatu pemborosan. Justru merupakan bagian dari pemulihan ekonomi daerah.
“Ini bukan sesuatu yang di anggap pemborosan. Justru apa yang Pemkot Makassar lakukan ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi daerah,” terangnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, amanat refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 termuat pada Permendagri nomor 39 tahun 2020, dan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah untuk penanganan covid-19.
“Semuanya bersesuaian dan sejalan dengan program Makassar Recover, yang didalamnya ada tiga bagian. Mulai dari imunitas kesehatan, adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi,” ucapnya.
Ia menambahkan, laporan penggunaan anggaran pun akan diserahkan secara tertulis ke pihak DPRD. (rhm)